JAKARTA (podiumindonesia.com)- Selama dua bulan ini ada sekira tujuh politisi Partai Golkar terjerat kasus korupsi. Di antaranya (lihat daftar berikut ini):
1. Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen diduga menerima suap Rp 4,4 miliar terkait pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017. Arya terjaring OTT, 13 September 2017, setelah diduga menerima suap dari dua orang kontraktor bernama Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, terkait pemberian fee tiga proyek.
2. Tugabus Iman Ariyadi, mantan Wali Kota Cilegon yang menjadi tersangka penerima suap Rp 1,152 miliar, 23 September 2017 lalu. Jumlah tersebut, merupakan bagian dari komitmen sebesar Rp 1,5 miliar untuk sang Wali Kota.
3. Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) berstatus tersangka, 26 September kemarin. Ketua DPD Golkar Kaltim yang berencana ikut Pilgub Kaltim itu, diduga menerima gratifikasi terkait izin tambang.
4. Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu yang terjaring OTT KPK, 20 Juni 2017. Ketua DPD Golkar Provinsi Bengkulu itu, bersama istrinya, Lily Martiani Maddari, diduga terlibat suap fee proyek jalan di Kabupaten Rejang Lebong senilai Rp 37 miliar.
5. Siti Masitha Soeparno, Wali Kota Tegal yang terjaring OTT KPK, 29 Agustus 2017 lalu. Siti diduga terlibat pemberian uang terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah senilai Rp 5,1 miliar. Siti diketahui berstatus kader Partai NasDem yang kemudian maju Pemilu Wali Kota Tegal 2013 lewat usungan Partai Golkar.
6. Setya Novanto (Ketua DPP Partai Golkar)
Kasus korupsi mega proyek E-KTP menyeret nama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto sebagai tersangka yang diduga turut terlibat dalam menerima aliran dana proyek pengadaan E-KTP dan mengatur pihak yang memenangkan proyek pengadaan E-KTP di DPR RI. KPK menetapkan Setnov sebagai tersangka pada 17 Juli 2017.
7. Iwan Rusmali (Ketua DPRD Banjarmasin)
Kader Partai Golkar yang turut tersandung kasus korupsi adalah Ketua DPRD non aktif Kota Banjarmasin, Iwan Rusmali atas dugaan kasus suap terkait persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Kota Banjarmasin kepada PDAM sebesar Rp50,5 miliar. (TIM/PI)
Elektabilitas Parpol Survei CSIS:
NasDem
2015: 3%
2016: 3,1%
2017: 3,8%
PKB
2016: 4,3%
2016: 3,5%
2017: 4,6%
PKS
2015: 2%
2016: 4%
2017: 3,6%
PDIP
2015: 32%
2016: 34,6%
2017: 35,1%
Golkar
2015: 11,4%
2016: 14,1%
2017: 10,9%
Gerindra
2015: 17,3%
2016: 14,3%
2017: 14,2%
Demokrat
2015: 6,6%
2016: 9%
2017: 6,4%
PAN
2015: 1,9%
2016: 1,5%
2017: 2,9%
PPP
2015: 1,9%
2016: 2,2%
2017: 2,3%
Hanura
2015: 0.8%
2016: 0.6%
2017: 1,5%
PBB
2015: 0,5%
2016: 0.2%
2017: 0.3%
Perindo
2015: 0%
2016: 0%
2017: 2,2%
Partai Idaman
2015: 0%
2016: 0%
2017: 0,6%
Tingkat Popularitas Parpol:
NasDem
Kenal: 79.3%
Suka: 56.9%
PKB
Kenal: 79.3%
Suka: 63.9%
PKS
Kenal: 76.6%
Suka: 60.8%
PDIP
Kenal: 94.3%
Suka: 70.7%
Golkar
Kenal: 95.2%
Suka: 67.4%
Gerindra
Kenal: 90.6%
Suka: 68.4%
Demokrat
Kenal: 92.8%
Suka: 68.9%
PAN
Kenal: 84.9%
Suka: 60.0%
PPP
Kenal: 79.3%
Suka: 62.5%
Hanura
Kenal: 77.3%
Suka: 54.6%
PBB
Kenal: 56.5%
Suka: 52%
PKPI
Kenal: 29.4%
Suka: 48.3%
Perindo
Kenal: 70.7%
Suka: 54%
Idaman
Kenal: 20.5%
Suka: 45.9%
PSI
Kenal: 15.3%
Suka: 46.4%
