LANGKAT (podiumindonesia.com)- Stabat, Ibukota Kabupaten Langkat baru saja meraih gelar ke-10 Piala Adipura. Prestise lambang kota bersih nan asri itu diterima langsung sang Bupati H Ngogesa Sitepu. Namun sayang, predikat La Decima ternoda dengan meningkatnya angka kemiskinan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada 2016 sebanyak 1,455 juta jiwa.
Dari 33 kabupaten/kota, ada lima kabupaten/kota yang jumlah penduduk miskin paling tinggi. Kelima daerah itu yakni Kota Medan (206.87) jiwa, Kabupaten Langkat (115.79 ribu) jiwa, Kabupaten Deliserdang (110.09 ribu) jiwa, Kabupaten Simalungun (92,19 ribu) jiwa, Kabupaten Asahan (84,35 ribu) jiwa, dan Kabupaten Serdang Bedagai (58,17 ribu) jiwa.
Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan apa yang baru diperoleh Kabupaten Langkat lewat raihan Piala Adipura ke-10. Sejumlah kalangan seolah ‘mengamini’, namun sebaliknya, sebagian malah melempar senyum.
Soalnya, prestise (piala Adipura-red) tersebut disematkan tatkala peningkatan angka kemiskinan Kabupaten Langkat di antara 33 kabupaten/kota se-Sumut.
Sekretaris Aliansi Media Cyber Indonesia (AMCI) Haslan Tambunan menilai Bupati H Ngogesa Sitepu perlu melakukan pembenahan. Artinya, dengan meraih Piala Adipura, toh masih ada ‘cacat’ di Pemkab Langkat.
“Ya, sedikit disayangkanlah dapat Adipura. Satu sisi, mungkin indikator Piala Adipura tidak dilihat dari tingkat kemiskinan, hanya kebersihan seputar kota. Namun di sisi lain ini pekerjaan Bupati Langkat untuk membenahi kondisi kemiskinan yang kian meningkat,” tukasnya kepada PODIUM, kemarin.
Apalagi, kata Haslan, Bupati Ngogesa masuk dalam radar di Pilgubsu mendatang. Dan, Haslan sedikit pesimis bahwa Bupati Ngogesa bisa membenahi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Langkat dengan masa akhir jabatannya.
Memang, peringkat kedua terbanyak penduduk miskin menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu di akhir masa jabatan. Mirisnya lagi, belum terbenahi soal peningkatan penduduk miskin, sang bupati telah sah bertarung di Pilgubsu mendatang.
Walau H Ngogesa Sitepu hanya duduk sebagai wakil dalam pencalonan nantinya sesuai arahan serta petunjuk Ketua DPP Partai Golkar dan menjadi orang pertama yang tak lain HT Erry Nuradi.
Mirisnya lagi, salah satu misi Pemkab Langkat adalah meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Kemudian pemerataan pembangunan. Otomatis, apabila peningkatan ekonomi telah didapati maka angka kemiskinan mampu diminimalisir.
Sayangnya misi tersebut jauh dari harapan. Sebab, penyebab kemiskinan adalah minimnya ketersediaan lapangan kerja (dari segi peningkatan perekonomian kerakyatan) sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran. Selain itu masih rendahnya tingkat pendidikan, dan belum meratanya pembangunan di setiap daerah.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi MS Simbolon yang datang ke Medan beberapa hari lalu mengkritisi tingginya tingkat kemiskinan Sumatera Utara. Kata politisi Partai PDI-Perjuangan ini, pembangunan ke setiap daerah juga mesti merata, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, dana desa yang menjadi program pemerintah pusat itu diberikan demi pembangunan di setiap daerah merata. Seperti diketahui, pada 2018, anggaran desa dikisaran Rp 60 triliun untuk 74.910 desa di seluruh Indonesia. Pada 2018, dana desa ini ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan.
Meski sudah adanya dana desa dari pemerintah pusat, pemda dan pemerintah provinsi juga bisa memanfaatkan dana coorporate social responsibility (CSR). Dana itu, katanya, bisa dimanfaatkan membangun desa seperti pembangunan infrastruktur di daerah.
“Diharapkan dana desa ini bisa meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar, baik kesehatan, pendidikan, dan prasarana dasar,” ucapnya.
Simbolon melanjutkan, kemiskinan juga disebabkan masih adanya korupsi. Karena, korupsi membuat layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Dan inilah yang membuat masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara,” pungkasnya.
Berpijak dari penggelontoran Dana Desa, terpantau PODIUM bahwa dana kemaslahatan umat tersebut belum dilakukan para Kepala Desa di Langkat secara merata. Bahkan disinyalir hanya menguntungkan sepihak terutama pemegang kuasa atau pengelola rancangan pembangunan desa di Pemkab Langkat.
Terbukti, Kepala Desa di Langkat lebih memikirkan pemasukan Dana Desa ke kantong pribadinya. Seperti halnya temuan banyak dari kalangan Kepala Desa di Langkat memiliki mobil, meningkatnya harta kekayaan. Begitu juga susunan agenda tertentu yang dilakukan pihak PMDK kepada perangkat desa.
Pertemuan demi pertemuan dibalut acara sosialisasi nyatanya menggunakan Dana Desa. Belum lagi temuan pembangunan Poskamling di sejumlah dusun wilayah Pemkab Langkat. Dana Dana diposkan membangun Poskamling, namun anehnya kuat dugaan dana tersebut ‘dikemplang’.
Seperti diberitakan PODIUM edisi sebelumnya, Penghargaan kota terbesih itu diberikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya kepada Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH di aula kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Jakarta, Rabu (3/8) malam.
Atas nama Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya mengatakan, Kota yang mendapatkan Piala Adipura tahun 2017 berdasarkan penilaian yang dilakukan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang tersebar sampai Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengungkapkan, penghargaan yang diberikan untuk Kota Stabat adalah hasil kerja keras seluruh pihak, baik itu Pasukan Kuning (Pegawai Dinas Lingkungan Hidup), Aparatur Sipil Negara, Organisasi Kemasyarakatan dan masyarakat Kabupaten Langkat khususnya Kota Stabat.
Seluruhnya telah bekerja keras melalui komitmen dan kepedulian dalam bergotong-royong mensukseskan segala program-program yang telah dibuat. Karena itu, Ngogesa mengucapkan terima kasih atas kepedulian tersebut.
“Ini adalah kebanggaan bagi Langkat dan kita telah berhasil mencatat sejarah manis untuk itu,” tandasnya. (TIM/PI)
