JOKOWI, Prabowo, Gatot Nurmantyo, Anies Matta, Tuan Guru
Bajang alias Zainul Majdi (Gubernur NTB) hingga Agus
Harimurti Yudhoyono masuk daftar Calon Presiden (Capres).
Saling klaim menang dalam survey elektabilitas pun
menandai awal pertarungan jelang April 2019 mendatang.
JAKARTA (podiumindonesia.com)-‘Palu’ itu masih terbungkus rapi. Genderang perang pesta demokrasi lima tahunan untuk Capres 2019 baru dimulai Agustus ini. Masih ada satu episode, 27 Juni. Sebanyak 171 kepala daerah menentukan sikap siapa yang akan
memimpin kabupaten/kota serta gubernur satu periode ke
depan.
Hanya saja, walau masih ‘remang-remang, tapi segelintir
isu mampu mempengaruhi sang calon, termasuk Capres 2019.
Mulai isu SARA bersarang di media sosial sampai
#2019gantipresiden. Namun sayang, #2019gantipresiden yang
kian membooming, malah dilarang di sejumlah daerah. Salah
satunya Kota Medan.
Entah pasal apa, Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin melarang
penggunaan pakaian #2019gantipresiden. Sedangkan
diketahui bahwa KPU dan Bawaslu menyatakan bahwa baju
kaos bertuliskan #2019gantipresiden tidaklah melanggar
aturan.
Begitu juga halnya Mabes Polri, yang juga menyatakan baju
kaos dengan #2019gantipresiden tidak bisa dilarang.
Dengan demikian pengguna kaos #2019gantipresiden bisa
dipakai siapa saja.
Pastinya, #2019gantipresiden, sangat mempengaruhi
elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain
spanduk, baliho hingga baju kaos #2019gantipresiden,
melorotnya angka Jokowi lebih disebabkan rasa ‘trush’
atau kepercayaan kepada pemerintahan saat ini.
Masyarakat telah membuka mata, boleh dikata bahwa selama
kepemimpinan Jokowi-JK tak sesuai gembar-gembor janji
Nawacita.
Lembaga Survey Indonesia (LSI) secara gamblang mengakui
maraknya gerakan masyarakat bertajuk #2019gantipresiden
baik dikenakan pada kaos, hastag sosial media mau pun
dimainkan sebagai isu oleh elite politik, rupanya efektif
mempengaruhi pilihan politik masyarakat.
Peneliti LSI Denny JA, Adjie Al Faraby mengatakan, meski
baru sekitar satu bulan dikampanyekan, akan tetapi
gerakan ini semakin populer.
“Sekitar 50,8 persen publik pernah mendengar kampanye
ini. Dari separuhnya, sebesar 49,8 persen menyatakan
mereka suka kampanye itu,” terang Adjie dalam rilis
survei LSI Denny JA di Jakarta, Senin kemarin.
“Artinya jika kampanye ini makin populer dan masif maka
akan mengganggu elektabilitas Jokowi,” imbuh dia.
Kemudian, yang menyebabkan Jokowi semakin goyah ialah isu
tenaga kerja asing (TKA). Menurut hasil temuan LSI,
kendati hanya sekitar 27,2 persen pernah mendengar isu
TKA, mayoritas dari mereka atau 76,6 persennya menyatakan
tidak setuju.
“Ini artinya, jika makin banyak publik yang tahu isu ini,
maka resistensi terhadap Jokowi pun makin kuat karena
dinilai mendukung masuknya TKA,” papar Adjie.
Dia menambahkan, akar dari isu TKA ini terjadi lantaran
kepuasan kinerja rezim Jokowi-JK dalam sektor ekonomi
rendah, terutama terkait lapangan kerja.
“Dalam temuan kami, sebanyak 54,3 persen publik tidak
puas dengan kinerja pemerintah dalam menyiapkan lapangan
pekerjaan. Sisanya 35,5 persen menyatakan puas,”
tukasnya.
Survei ini dilakukan pada 28 April-5 Mei 2018 melibatkan
1.200 responden dengan menggunakan metode sampling
multistage random. Margin of error survei ini sebesar +-
2,9 persen.
Bagaimana dengan nasib Prabowo? Ketua Umum Partai Gerakan
Indonesia Raya (Gerindra) ini resmi didaulat oleh
partainya untuk kembali merebut kursi RI Satu dari
Presiden Joko Widodo.
Apalagi lewat survey Indonesia Network Election Survei
(INES) baru-baru yang menyatakan nama Prabowo melampui
Presiden Petahana, Jokowi. INES melansir, Prabowo
Subianto memperoleh elektabilitas 50,20 persen, sedangkan
Jokowi hanya mendapat 27,70 persen. Gatot Nurmantyo 7,40
persen dan tokoh lainnya 14,70 persen.
Angka elektabilitas yang diraih Prabowo ini cukup
mencengangkan. Pada hasil survei lembaga lain,
elektabilitas mantan Danjen Kopassus ini biasanya berada
di bawah Jokowi.
Ini tercermin dari hasil sigi Indikator Politik Indonesia
periode 25-31 Maret 2018 menyatakan elektabilitas Prabowo
hanya 29 persen, sementara Jokowi 60 persen. Kemudian
hasil survey Litbang Kompas periode 21 Maret-1 April 2018
yang menyatakan elektabilitas Prabowo sebesar 14,10
persen, sedangkan Jokowi sebesar 55,9 persen.
Meski berbeda dari hasil sigi lembaga lain, Wakil Ketua
Umum Gerindra Ferry Juliantono tetap mengapresiasi hasil
sigi INES. Ia menyebut peningkatan elektabilitas itu
merupakan buah dari safari politik yang dilakukan Prabowo
setelah menerima mandat partai sebagai capres pada April
lalu.
Ferry bahkan mengklaim elektabilitas Prabowo akan terus
meningkat seiring dengan semakin intensnya Ketua Umum
Partai Gerindra itu mengunjungi konstituen dan semakin
banyaknya masyarakat yang kecewa dengan kepemimpinan
Jokowi.
“[Pada] 2014 saja, Pak Prabowo [memperoleh] 47 persen
[suara] dan pemilihnya pasti tetap, ditambah pemilih Pak
Jokowi [yang] kecewa. Jadi [elektabilitasnya Prabowo]
terus tinggi,” kata Ferry, awal Mei lalu.
Untuk semakin menguatkan elektabilitas Prabowo, Ferry
menyatakan Gerindra segera mendeklarasikan koalisi
pengusung Prabowo sebagai capres bersama PKS dan PAN.
Ferry mengklaim sudah ada titik terang dan kesepakatan
dengan kedua partai tersebut setelah sebelumnya sempat
tarik ulur dukungan.
Masih survey INES, bahwa masyarakat yang menginginkan
presiden baru mencapai 67,30 persen. ”Yang ingin
melanjutkan Jokowi 21,30 persen dan sisanya 11,40 persen
tidak tahu,” kata peneliti INES lainnya, Basyunursyah.
Tingginya keinginan untuk ganti presiden juga berdampak
turunnya elektabilitas Jokowi sebagai Petahana.
Nursyah mengatakan, tingginya keinginan untuk lahirnya
presiden baru disebabkan rendahnya kepuasan terhadap
presiden. Dari berbagai janji yang disampaikan saat
Pilpres 2014, mayoritas masyarakat menilai janji tersebut
belum terealisasi.
Mulai janji swasembada pangan, menurunkan harga sembako,
buyback Indosat, menolak utang, menciptakan lapangan
kerja, membangun tol laut, hingga tidak bagi-bagi
jabatan. ”Padahal, salah satu alasan responden memilih
Jokowi adalah janji-janji kampanyenya,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif INES Oscar Vitriano
siap bertanggung jawab dengan hasil survei yang berbeda
dengan kebanyakan lembaga survei itu. Dia menegaskan,
survei tersebut dilakukan dengan etika dan metode
penelitian terukur, bukan pesanan. ”Anggarannya dari
lembaga kami,” ujarnya.
Dia juga membantah jika lembaganya disebut tidak
kredibel. Dia beralasan, saat pilkada DKI Jakarta lalu,
hasil survei INES tepat dan hampir mirip dengan hasil
rekapitulasi KPU DKI Jakarta.
Dia menambahkan, anjloknya elektabilitas Jokowi bukan hal
yang aneh. Sebab, survey itu merupakan survey terbaru, di
mana gerakan ganti presiden sebagai simbol kekecewaan
masyarakat sedang gencar.
Negosiasi Parnas
Walau survey INES menyatakan elektabilitas Prabowo
Subianto meroket, tapi itu semua tergantung negosiasi
terhadap 16 partai nasional (Parnas) dan empat partai
lokal Aceh. Pun demikian, menyeruak kabar partai-partai
besar seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura dan PKB
digadang-gadang mendukung Joko Widodo, namun tak
menyurutkan hasrat Prabowo bertarung 2019 ini.
Dan itu terbukti pada Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu
lalu. Bersama PAN dan PKS, Partai Gerindra yang dianggap
sebagai pembela rakyat, saat itu mampu menggalang suara
besar. Hasilnya, ketiga koalisi partai tersebut meraih
kemenangan mutlak di DKI Jakarta lewat calonnya Anies
Baswedan dan Sandiaga Uno.
Pertimbangan lain mengenai partai-partai baru yang lolos
di Pemilu mendatang. Yakni Perindo, PSI, Partai Berkarya,
PBB dan PKPI, sejauh ini belum bisa menentukan
pilihannya.
Dari gambaran PODIUM, PSI, dan PKPI diprediksi juga
merapat ke Jokowi. Sedangkan PBB bisa jadi mengarah ke
Prabowo. Nah, sementara Partai Berkarya dan Perindo
sejauh ini tampak belum ada pilihan.
12 Partai Dilaporkan
Masih terkait Pemilu 2019, Indonesia Election Watch
melaporkan beberapa partai politik yang terindikasi
melakukan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu).
Nofria Atma Rizki, perwakilan IEW mengatakan, Bawaslu
harus mengawasi dan melakukan pencegahan kepada partai
politik dalam melaksanakan kampanye.
“Artinya, mulai tanggal 18 Februari 2018 sampai September
besok Bawaslu harus mengawasi melakukan pencegahan
terhadap partai-partai politik untuk melaksanakan
kampanye,” ujar Rizki di Bawaslu, Senin kemarin.
Rizki mengatakan IEW ingin menegakkan aturan dan
berkerjasama dengan bawaslu untuk menegakan peraturan.
“Nah dalam hal ini kami dari IEW kami ingin menegakkan
aturan tersebut, ingin bekerjasama mendorong Bawaslu
untuk menegakkan aturan,” katanya.
Rizki mengungkapkan ada 12 partai politik yang
terindikasi melakukan kampanye. “Sudah ada, ada dari data
yang kita peroleh itu ada sekitar 12 partai politik yang
sudah melakukan kampanye,” katanya.
Rizki mengatakan, 12 Partai Politik tersebut sudah
memasang iklan di berbagai media. “Ada pemasangan iklan
di koran di media cetak, pemasangan billboard, ada juga
yang sudah tayang di TV swasta,” katanya.
Partai politik yang dilaporkan IEW, di antaranya Media
Audio Visual (Televisi) yakni (1) Partai Golongan Karya
(2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di Media
Cetak, (1) Partai Demokrat, (2) Partai Amanat Nasional
dan (3) Partai Solidaritas Indonesia.
Sedangkan di Media Luar Ruang, (1) Partai Demokrat, (2)
Partai Gerindra, (3) Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan, (4) Partai Nasional Demokrat, (5) Partai
Persatuan Pembangunan, (6) Partai Bulan Bintang, (7)
Partai Keadilan Sejahtera, (8) Partai Amanat Nasional dan
terakhir (9) Partai Kebangkitan Bangsa. (PI/NT)
