MEDAN (podiumindonesia.com)- Ketua KNPI Sumut, Sugiat Santoso, mengatakan, tekad Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Edy-Ijeck) dalam mengembalikan martabat Sumut harus diawali dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karenanya perlu adanya reformasi birokrasi di tubuh Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Bahkan, ia menilai pasangan ini harus berani ‘cuci gudang’ dalam mempersiapkan sebuah ‘super tim’ agar cita-cita mewujudkan Sumut Bermartabat sebagai mana tertuang dalam visi dan misi mereka saat berkompetisi pada Pilgubsu lalu dapat terwujud.
“Mewujudkan Sumut Bermartabat ini bukanlah kerja yang mudah. Namun kita percaya dengan tekad, komitmen dan ketulusan yang dimiliki Gubernur dan Wakil Gubernur kita, itu bisa terwujud. Tapi tentu kepala daerah kita harus membangun sebuah ‘Super Tim’ dengan menempatkan pejabat-pejabat struktural yang profesional, memiliki kredibilitas yang tinggi dan berkompeten di bidangnya,” ujar Sugiat Santoso, kemarin.
Bakal Caleg DPR RI dari Partai Gerindra ini pun menegaskan bahwa kinerja sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat struktural lainnya saat ini banyak yang tidak menguasai bidang kerjanya. Hanya karena alasan kedekatan, balas jasa, sampai kabar adanya jual beli jabatan sehingga mereka bisa menduduki satu jabatan strategis.
Sugiat pun mencontohkan sejumlah kerancuan penempatan pejabat di ujung berakhirnya periodeisasi Tengku Erry Nuradi, di antaranya menempatkan mantan Kadishub Antoni Siahaan yang merupakan pakar transportasi menjadi Kasatpol PP. Sugiat juga mengaku ada mendengar kabar terkait pimpinan OPD yang dikenal memiliki kedekatan dengan Tengku Erry sejak saat menjabat Bupati Sergai seperti Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sumut M Faisal Hasrimy, Kepala BPKAD Sumut ,Agus Tripriyono, serta pejabat eselon III Kabag Humas Indah DK, yang disebut-sebut akan hengkang dari Pemprovsu. Seperti halnya Faisal yang saat ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan dikabarkan mengincar Sekda Kabupaten Batubara.
“Lihat saja banyak pejabat yang saat ini duduk terlalu dipaksakan. Tidak hanya tidak memiliki kemampuan memimpin OPD, keilmuannya saja tidak sesuai dengan jabatan yang dipimpinnya. Ini dibuktikan juga dengan masih tingginya keluhan masyarakat, baik dari sisi perizinan dan pelayanan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sarana dan prasarana sampai terkait pengelolaan anggaran dan PAD. Persoalan-persoalan ini terus dipertanyakan oleh pihak legislatif kepada Pemprovsu baik melalui Paripurna maupun saat RDP. Kita khawatir kalau pejabat-pejabat seperti ini dipertahankan maka akan sulit Sumut Bermartabat terwujud,” tegas Sugiat.
Sugiat yang pada Pilgubsu 2018 menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Eddy-Ijeck tak membantah, meskipun penempatan pejabatan khususnya eselon II telah diatur melalui UU ASN melalui uji kompetensi dan lelang jabatan, tetap saja ada celah terjadinya KKN agar seseorang bisa menduduki satu jabatan yang diinginkannya. Begitu pun saat dipimpin Edy dan Musa Rajekshah nanti, Sugiat sangat optimis hal tersebut tak akan terjadi.
“Ke depan, kita yakin Gubernur kita akan menempatkan pejabat yang sesuai dengan bidang kemampuanya. The right man and the right place,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar Muchrid Nasution menyakini kalau para pimpinan OPD maupun pejabat struktural dan ASN Pemprovsu nantinya akan dapat menjalankan visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam mewujudkan Sumut Bermartabat. Anggota DPRD Sumut ini setuju jika Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengevaluasi para pejabat yang ada pasca enam bulan masa transisi.
“Kita berharap masa transisi yang enam bulan itu para pejabat eselon II ini bisa segera beradaptasi dan siap menjalankan program kerja dari Kepala Daerah. Ya evaluasi tetap harus berjalan. Kalau memang dianggap tak siap tentu ada prosedurnya melalui UU ASN untuk mengganti mereka. Atau sebelum enam bulan bisa juga diganti setelah mendapat persutujuan Mendagri,” ujar pria yang akrab disapa Coki ini. (PI/MBC)
