MEDAN (podiumindonesia.com)- Pro kontra terkait adanya sikap beberapa media mainstream, khususnya media cetak yang tidak memberitakan di halaman depan acara Reuni Akbar 212 di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (2/12) mencuat ke permukaan. Intinya banyak pihak yang kecewa dan mengecam hal itu.
“Terus terang memang ada masalah besar yang menimpa dunia pers sejak era reformasi, terkait akurasi berita, kredibilitas pemilik media dan rancunya keberpihakan media kepada masalah ketidakadilan yang dialami rakyat kecil di akar rumput, khususnya yang tidak punya kepada kekuasaan,” kata wartawan senior Zainal Bintang, kemarin.
Bintang menganggap di dalam dunia pers juga terjadi semacam korupsi yang cukup masif. Yakni korupsi moralitas. Mantan pemimpin umum dan pemimpin redaksi sebuah mingguan di era Orde Baru itu menjelaskan, korupsi moralitas adalah korupsi atas hak-hak rakyat untuk mendapatkan informasi atas apa yang terjadi di masyarakat.
Namun demkian, mantan Pengurus PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jakarta itu mengatakan, tidak adil jika masyarakat atau elit serta merta menyalahkan sang wartawan. Karena penentu kebijakan dimuat atau tidaknya sebuah berita di meja redaksi adalah redakur.
Bintang yang mengaku berkali-kali menyaksikan kerja keras wartawan di lapangan atau di sebuah lokasi berburu berita dan narasumber, namun pada kenyataannya berita itu berubah di tangan redaktur. Alasan klasik yang sering diucapkan oleh redaktur sebuah media adalah menyangkut kebijakan pemimpin media atau pemilik media. (PI/RMOL)
