ACEH UTARA (podiumindonesia.com)- Terkait keluhanan warga Gampong Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, terhadap kebijakan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang menutup pintu akses ke sekolah Yayasan Al Alaq dan masjid yang berada di dalam Komplek eks PT Asean Aceh Fertilizer (AAF), menarik perhatian Muslem Hamidi.
Koordinator Lembaga Suadaya Masayarakat (LSM) Gerakan Tranparansi dan Keadilan (GerTaK) akhirnya angkat bicara, Minggu (25/08/2019).
Muslem Hamidi dalam keterangan rilisnya menyebut, seharusnya PT. PIM bisa lebih arif dan bijaksana menyikapi persoalan ini dan jadikan keluhan masyarakat sebagai suatu masukan positif yang bermanfaat dalam menjaga hubungan baik warga sekitar dengan perusahaan.
“Sepatutnya Perusahaan harus Hadir sebagai pembawa manfaat bagi masyarakat bukan justru hanya menjadi penikmat lalu merugikan masyarakat,” ujar Muslim yang juga mantan Ketua BEM Unimal.
Tambahnya, selama bisa disaksikan begitu banyak persoalan yang muncul selama PT PIM beroperasi. Persoalan itu terjadi antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar perusahaan, mulai dari persoalan limbah amonia hingga berakibat fatal sampai menyebabkan puluhan masyarakat sekitar tumbang sehingga terpaksa harus dirawat ke rumah sakit. “Bahkan ada juga beberapa kali aksi unjuk rasa kita saksikan bersama dilakukan oleh masyarakat sekitar perusahaan,” terangnya.
Menurutnya, semua persoalan ini terjadi karena ada nya sikap dan kebijakan perusahaan yang merugikan masyarakat sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat. Maka sudah seharusnya PT PIM agar bisa bersikap arif dan bijaksana.
“Untuk itu kita meminta ke depan PT PIM bisa lebih bijaksana dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar, jika itu tidak dilakukan maka pihak perusahaan memang sudah seharus nya wajar menerima reaksi apapun dari masyarakat akibat kesalahan yang ditimbulkan,” urai Muslim.
Selain itu pihak management harus mengevaluasi setiap program dan kebijakan perusahaan agar bisa lebih humanis dalam menghadapi setiap persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat.
“Terpenting, dengan catatan pihak perusahaan harus mampu mengakomodir setiap keluhan dan permintaan masyarakat agar kehadiran perusahaan tidak merugikan dan merampas hak-hak masyarakat yang sudah dijamin oleh undang-undang,” pungkas Muslem. (pi/yet)
