‘Ke Jakarta aku kan kembali. Walau pun apa yang kan terjadi’. Bait syair di atas merupakan bagian dari reff lagu berjudul: Kembali Ke Jakarta. Dinyanyikan grup musik legendaris Koes Plus pertama sekali pada 1969. Saat itu usia kemerdekaan RI baru 24 tahun.
Tepat setengah abad (50 tahun) berlalu, lagu ‘Kembali Ke Jakarta’ yang akrab berkumandang di telinga anak negeri, itu bakal beralih ke wilayah emas hijau. Keberadaan ibukota negara dipastikan pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim). Pun Jakarta tak lagi ibukota negara tapi jejak lagu ‘Kembali Ke Jakarta’ tetap indah untuk disenandungkan.
Pembangunan ibukota negara baru itu akan dikebut. Pada 2020 anggaran Rp485,2 triliun telah diplot. APBN diperkirakan bakal membiayai 19,2 persen pemindahan ibu kota baru yaitu Rp93,5 triliun. Kini, semuanya mengarah bagian tengah Indonesia itu. Condong jarum jam atau waktu membagikan bumi pertiwi, yang dulunya fokus pada Indonesia bagian barat (WIB).
Namun, benarkah langkah pemerintah saat ini? Secara skema, ya benar adanya. Sebab sumpeknya Jakarta dengan ledakan kepadatan penduduk yang tak terkendali. Kemacetan, tingkat perekonomian atau kebutuhan makin seret, minimnya lapangan kerja serta kajian lainnya. Dan, salah satu point penting pemindahan ibukota baru, menurut telaah Presiden Jokowi dan jajarannya adalah pemerataan sektor ekonomi.
Tapi mampukah negara ini menanggung beban pemindahan sebegitu besar? Walau ada sejumlah perkiraan hingga pemerintah cuma mengeluarkan tak begitu banyak nilai rupiahnya. Pasalnya, tak hanya kantor kepresidenan yang pindah, bahkan seluruh departemen, wakil rakyat dan lembaga pemerintahan akan angkat koper ke ibukota baru itu.
Pun telah disahkan bahwa ibukota negara pindah, cuma kayaknya masih penuh pertimbangan bagi wakil rakyat yang duduk di Senayan. Artinya, kesahihan pemindahan baru terlontar dari pemerintah belum menyatukan suara bersama senator yang ada. Muat kepentingankah pemindahan ibukota baru negeri ini? Kembali sekalangan pengamat bersuara.
Pastinya muatan kepentingan ada, meski belum terlihat secara nyata. Deal politik sampai mempertaruhkan lahan-lahan orang-orang kaya putra bangsa demi terciptanya ibukota baru. Mulai dari tanah keluarga Prabowo, Abu Rizal Bakrie, Sandiaga Uni, Luhut Binsar Panjaitan beserta dua pengusaha lainnya jadi sorotan.
Secara gamblang tak lah mungkin ganti rugi sebisanya saja bagi pemilik lahan pengusaha kaya di negeri ini. Bergening, tawar menawar, dan bisa jadi plot Pemilu 2024 sesumbar taruhannya. Asal jangan pemindahan ibukota baru cuma kepentingan segelintir orang tanpa memikirkan hak rakyat Indonesia. ‘Asal Bapak Senang’, hendaknya tak perlu terjadi demi hasrat semata.
Indonesia milik bersama. Indonesia tanah air beta. Indonesia mesti dipertahankan hingga titik darah penghabisan. Kita adalah Indonesia dan Indonesia adalah Kita. SEMOGA. (***)
