JAKARTA (podiumindonesia.com)-
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menegaskan kembali tentang penolakan terhadap RUU HIP. Ia menjelaskan, PBNU beberapa kali telah melakukan kajian akademik terhadap RUU HIP tersebut.
Pernyataan ini disampaikan saat menerima rombongan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jum’at (3/7/2020). Menurut Pengasuh Pesantren Al-Tsaqafah ini, tidak ada perubahan sikap yang dilakukan PBNU, sejak awal PBNU menyatakan menolak hadirnya RUU HIP.
Apalagi RUU tersebut menjadi polemik dan membuat kegaduhan di masyarakat sejak bergulir pada forum resmi Rapat DPR.
“PBNU dari awal menyikapi, setelah dikaji beberapa kali bahwa sebaiknya RUU HIP ini dicabut.”
PBNU menambahkan ‘bola’ sekarang ada di pemerintah. Karenanya meminta pemerintah agar menghentikan dan mengganti RUU ini. Kalo hanya untuk payung hukum BPIP, maka kenapa tidak langsung saja RUU tentang BPIP,” tegasnya.
Sementaa itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan permintaannya kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menarik dan menghapus Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). “Kita sepakat mengubah RUU HIP ini dihentikan karena tidak produktif dan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Sama dengan purnawirawan kemarin, kita sepakat bersama PBNU, perdebatan HIP ini dihentikan,” kata Bambang Soesatyo.
Ia menambahkan, terkait dengan usulan PBNU yakni mengubah total isi RUU dan mengganti menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR RI. Hal itu, lanjutnya, sudah sesuai dengan mekanisme dan undang-undang yang berlaku.
Menurut Bambang, pada prinsipnya PBNU dan MPR bersepakat bahwa RUU HIP ditiadakan sebab akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Meski begitu, inisiatif memperkuat BPIP tetap dilanjutkan sebab hal itu menyangkut ideologi anak bangsa.
“Karena ini penting menyangkut ideologi bangsa, maka pengaturan teknis pembinaannya harus dilakukan lembaga yang jelas tidak cukup dengan Perpres, nanti khawatir akan disalahgunakan rezim penguasa di kemudian hari,” tuturnya.
Dalam kunjungan ini Ketua MPR didampingi Ahmad Basarah, Asrul Sani, Zulkifli Hasan, Syarif Hasan. Sedangkan Pengurus PBNU yang hadir diantarnya Wakil Ketua Umum PBNU Mashoem Machfudz, Robikin Emhas, Eman Suryaman, Umar Syah, Helmi Faisal Zaini, Suwadi D. Pranoto, Andi Najmi Fuaidi dan beberapa pimpinan Lembaga dan Badan Otonom PBNU. (pi/hamdani)
