Jalan lintas desa yang hancur lebur akibat dilalui truk pengangkut tanah proyek Waduk Wampu, Langkat.
LANGKAT (podiumindonesia.com)- Meski penyelesaian pengerjaan proyek Waduk Wampu, Kabupaten Langkat diperkirakan tertunda hingga 3 tahun, namun saat ini para pekerja kembali beraktifitas. Walau belum diketahui secara pasti sudah berapa persen pengerjaan bernilai multiyears tersebut berjalan.
Dan hal ini sangat disayangkan. Pasalnya, selaku pemegang proyek yang dikabarnya perusahaan di bawah naungan BUMN tersebut seharusnya mendapatkan sanksi. Tak hanya sanksi atas keterlambatan namun juga sanksi administrasi.
Dari situ saja (keterlambatan penyelesaian), terlihat ada indikasi kongkaling. Malah, menurut warga tercium kecurangan pada pembangunan Waduk Wampu (Sei Wampu) di Tanah Amir Hamzah tersebut.
Duit APBN terkuras di tahun jamak ini ditenggarai telah menyalahi aturan. Kesepakatan kerja antar pihak kontraktor dan Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), nyatanya membuat rakyat sengsara.
Sejumlah pemerhati lingkungan, seperti LSM serta media, tak pelak ‘mencengangi’ kondisi tersebut. Ya, janggal dan penuh tanda tanya. Seperti amatan di lapangan terangkum, kejanggalan itu berupa tanah timbun yang tak memiliki izin. Lalu, pembuatan “dua jembatan tani” dan hancurnya tanggul Sungai Wampu di Desa Stabat Lama.
T. Syaiful Anhar
Luluh lantaknya tanggul Sungai Wampu akibat dilalui kenderaan bermuatan tanah mencapai puluhan ton. “Kami sejak awal telah mencermati apa yang terjadi dalam pembangunan Waduk Wampu ini. Dan situasi yang terjadi sekarang ini perlu perhatian dari pihak terkait, bagi itu dari pemkab, provinsi dan yang lebih penting lagi dari Kementerian sendiri,” singkat pemerhati dan aktivis lingkungan, Agus Salim kepada wartawan, Jumat kemarin.
Agus pun mensinyalir bahwa oknum tertentu di BWSS II telah merestui ulah para oknum kontraktor nakal. “Dan kami selaku aktivis LSM dan lingkungan hidup di Langkat sudah lama mendengar rumor tentang ketidakberesan proyek waduk di Kecamatan Wampu ini,” tegasnya.
Menurut mantan Wakil Ketua LSM Bangkit Bangun Sumatera Utara (BBS) Kab Langkat itu, bisa jadi karena lokasi proyek berada di tengah hutan membuat para pihak bisa sesuka hati melanggar SPK (aturan main lainnya) di proyek waduk Wampu.
“Ratusan miliar uang negara itu digelontorkan pemerintah via APBN jangan di sia-siakan alias dikerjakan asal jadi dilapangan. Kita berharap proyek waduk ini tidak dijadikan bancakan oknum Kementerian PUPR dan pihak kontraktor serta yang lainnya,” imbuh Agus lagi.
Sementara itu, Junifar Efendi, wartawan salah satu media di Langkat ini meminta agar awak media dapat mengawal proyek waduk. “Jangan dibiarkan oknum koruptor bermain di proyek ini,” tukas Junifar. Sampai berita ini dikirim ke redaksi awak media tidak (belum) berhasil mengkonfirmasi pihak BWSS II di Medan.( (penulis: T Syaiful Anhar | Mantan Ketua KorCab Rumah KH. Ma’ruf Amin/RKMA= BERSAMBUNG)
