SENTUL (podiumindonesia.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini berlangsung di Sentul Internastional Convention Center (SICC) Sentul, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Rakor tersebut bertujuan untuk membahas mengenai upaya mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Tak hanya itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri, salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Budi Gunawan.
Dalam kesempatan ini, Menkopolhukam menyampaikan lima pesan penting bagi kepala daerah dalam menjaga stabilitas keamanan di setiap daerah. Di antaranya, terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah. Kemudian meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Forkopimda. Selanjutnya, berhati-hati dalam pembuatan peraturan daerah (Perda) yang berpotensi menimbulkan gejolak, seperti penetapan UMP yang sebaiknya melibatkan tripartrit, yakni pengusaha, buruh, dan pemerintah.
Pesan lainnya, yakni menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata, dan tidak diskriminatif dan laporkan dengan data yang benar sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, sektor swasta, dan masyarakat adalah pilar utama untuk menghadapi tantangan bersama mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Menkopolhukam.
Terkait agenda 100 hari kerja, pihaknya telah membentuk tujuh desk priroritas, yakni Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyelundupan, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencagahan Tipikor dan Perbaikan Tata Kelola, Desk Pembernatasan Narkoba, Desk Penanganan Judi Online serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data. Menkopolhukam menyampaikan terdapat dua agenda besar yang akan dihadapi dalam waktu dekat, yaitu penetapan UMP baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Terkait Pilkada serentak, agar pesta demokrasi betul-betul terlaksana dengan aman dan lancar, jujur dan adil. Kami berpesan kepada kepala daerah agar melaksanakan perencanaan dengan detail dan baik, jangan sampai kita panik oleh situasi perkembangan di luar kendali kita,” ucap Menkopolhukam.
Sementara itu, terkait penetapan UMP dan UMK, katanya diperlukan pertimbangan dengan cermat agar tidak terjebak dengan kebijakan populis. UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional akan mengganggu ekonomi, menurunkan rekruitmen tenaga kerja baru, menurunkan pekerja ke sektor informal yang akhirnya berdampak pada ketidakpatuhan perusahaan.
Menkopolhukam pun memberi gambaran terkait dua negara yang terbukti berhasil, yakni Korea Selatan (Korsel) dan Cina. Tahun 1960, pendapatan Korsel masih sama dengan Indonesia yakni US$79/kapita sedangkan pada tahun 2024 pendapatan/kapita Korsel US$36.100, sementara Indonesia US$5.27/kapita.
“Kata kuncinya, yakni stabilitas politik dan keamanan, kepastiuan hukum, investasi mengalir, kualitas SDM meningkat, teknologi berkembang, mengangkat petumbuhan ekonomi. Cina melakukan tiga langkah besar yang diawali dengan menstabilkan politik dalam negeri, menyiapkan SDM, mengundang investor, ekonomi tumbuh, dan kemakmuran diratakan ke seluruh negeri. Saya meyakini dengan ketekunan dan komitmen yang kuat dapat menwujudkan Indonesia maju dan Indonesia emas,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berkomitmen mendukung upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di antaranya dengan menyiapkan generasi muda yang menjadi aset penting dalam mencapai cita-cita bangsa tersebut.
Tak hanya itu, Pemprov Sumut juga berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Pilkada serentak, yang akan digelar 27 November 2024. Untuk mewujudkan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tidak mungkin hanya diserahkan kepada penyelenggara Pilkada, baik KPU maupun Bawaslu, melainkan harus bersama dengan pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita terus melakukan koordinasi dengan Forkopimda Sumut, juga kabupaten/kota dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada nanti. Harapannya pelaksanaan Pilkada di Sumut aman, lancar, dan kondusif,” ucapnya.
Rakornas yang bertema Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, jajaran kementerian, para Gubernur, Walikota/Bupati, Forkopimda dan lainnya. **
