MEDAN – Udara di Kecamatan Medan Perjuangan mendadak mengeras. Puluhan massa dari Kelompok Masyarakat Medan Perjuangan Bersatu (KOMPAS) mendatangi Kantor Camat Medan Perjuangan.
Suara toa menggema, spanduk diangkat tinggi, dan kemarahan warga yang selama ini terpendam pecah menjadi gelombang protes.
Aksi yang berlangsung tegang itu menjadi penanda bahwa kecamatan yang dikenal sebagai kampung halaman Wakil Wali Kota Medan kini berada di tengah badai ketidakpercayaan publik.
Kooordinator Aksi (Kornas), Koko Syahputra, menjelaskan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan Dana Kelurahan (Dankel).
Kecamatan Medan Perjuangan belakangan ini menjadi sorotan. Berbagai keluhan masyarakat mengemuka mengenai dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan kelurahan.
Koko mengatakan, sejumlah persoalan yang dikeluhkan warga antara lain: Penggunaan dana kelurahan yang tidak transparan.
Pengawasan lemah dari pihak kecamatan, sehingga penyimpangan diduga dibiarkan mengalir tanpa kendali.
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang disinyalir tak lagi berpihak pada warga, melainkan berubah menjadi alat untuk memperkaya kelompok tertentu.
Polemik perekrutan kepala lingkungan, yang disebut-sebut berlangsung tanpa transparansi dan sarat kepentingan.
“Warga menilai, situasi ini merupakan alarm keras gagalnya manajemen pemerintahan tingkat kecamatan,” teriak Koko melalui pengeras suara.
Dikatakan Koko, Camat Medan Perjuangan dianggap tidak mampu menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian para lurah—hingga akhirnya program kelurahan berjalan tanpa arah dan rawan diselewengkan.
Aksi KOMPAS bukan muncul dalam semalam. Ia tumbuh dari rasa kecewa yang menumpuk bertahun-tahun. Dari cerita warga yang merasa dipinggirkan, dari kecurigaan soal dana publik yang tak jelas arah, dan dari janji birokrasi yang tak kunjung ditepati.
“Kami tidak datang untuk membuat gaduh,” seru salah satu orator.Kami datang karena pemerintah sudah terlalu lama menutup mata,” ujar Koko.
Aksi damai ini diwarnai seruan agar Pemerintah Kota Medan turun langsung melakukan evaluasi dan memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenang.
Semua aturan itu menjadi pijakan moral dan legal bahwa rakyat berhak bersuara ketika pemerintahan mulai jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dalam pernyataan sikapnya, KOMPAS mengajukan sejumlah tuntutan penting:
1. Mencopot Camat Medan Perjuangan
Karena dianggap gagal mengawasi lurah serta perangkat kelurahan, hingga membuka ruang bagi penyalahgunaan jabatan dan tata kelola pemerintahan yang buruk.
2. Audit Menyeluruh Penggunaan Dana Kelurahan
Audit ini harus dilakukan secara transparan di seluruh kelurahan se-Kecamatan Medan Perjuangan.
3. Pembubaran atau Penataan Ulang LPM
LPM dinilai sudah menyimpang dari fungsi aslinya sebagai mitra masyarakat.
4. Pemeriksaan dan Penindakan Lurah serta Kepala Lingkungan
Mereka yang diduga melakukan kolusi, nepotisme, atau penyimpangan wajib diproses secara hukum.
5. Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Semua pejabat yang terbukti menyalahgunakan dana kelurahan harus dihukum sesuai ketentuan.
6. Mengembalikan Dana Kelurahan untuk Kepentingan Warga
Fokus pada pelayanan publik, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan ekonomi.
7. Mendesak Wali Kota Medan untuk Melakukan Evaluasi Menyeluruh
Termasuk perbaikan birokrasi dan penguatan prinsip transparansi di Kecamatan Medan Perjuangan.
Dalam surat aksinya, KOMPAS menegaskan bahwa keberanian rakyat tak boleh dibungkam:
“Keadilan tidak akan datang dari kekuasaan, tetapi dari keberanian rakyat untuk melawan ketidakadilan,” tegas Koko.
Mereka berharap aksi ini menjadi langkah awal perubahan di kampung halaman Wakil Wali Kota Medan tersebut, sebuah daerah yang selama ini dipenuhi janji pembangan, namun justru dilanda praktik birokrasi yang membuat warga kian terpinggirkan.
