MEDAN (podiumindonesia.com)- Presiden Jokowi diminta segera memecat dan mengganti menteri yang selalu membuat isu dan rumor yang bisa membuat suasana tidak nyaman dalam merajut kebhinekaan (berbangsa dan bernegara-red).
Menurut T Syaiful Anhar, Alumni LikNas’85’ Ansor bahwa sudah selayaknya LBP dikeluarkan dari jajaran kabinet Jokowa-Ma’ruf demi menjaga marwah pemerintah.
“Tidak ada gunanya LBP dipertahankan sebagai menteri kalau hanya membuat kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Syaiful Anhar yang juga mantan Ketua KorCab Rumah KH.Ma’ruf Amin Kabupaten Langkat, kemarin.
Sebelumnya, aksi desakan copot Luhut dari jabatannya juga sempat disuarakan Politikus PDIP Masinton Pasaribu. Dikatakan, Presiden Joko Widodo diminta me-reshuffle menteri di kabinet Indonesia maju yang doyan mendengungkan penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden.
“Menteri yang mewacanakan itu harus dievaluasi karena itu adalah kalau saya katakan mencoreng demokrasi,” desaknya. Masinton lebih jauh mendorong publik harus ikut mengawasi dan menyuarakan apabila ada pihak-pihak di lingkaran kekuasaan ingin menabrak konstitusi atau UUD 1945 seperti melemparkan wacana penambahanmasa jabatan presiden.
“Itu adalah bibit lahirnya tirani. Kita enggak boleh tolerir ini. Karena ini tidak senapas dengan agenda reformasi dan demokrasi yang kita perjuangkan ketika tahun 1997-1998 lalu,” kata Masinton.
Menurut aktivis 98 ini, jika ada menteri yang mencoba “menjerumuskan” Presiden Jokowi, padahal sikapnya sudah tegas akan taat konstitusi, maka dapat dipastikan menteri tersebut berwatak tirani.
“Nah ini menurut saya apa yang dilakukan oleh salah seorang eh bukan lagi salah seorang, ada dua menteri kalau engga salah, yang pertama menteri BKPM (Bahlil Lahadalia) terus Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) yang bukan dia tidak bidangnya itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Masinton menyebut karakteristik tirani itu antidemokrasi dan gelagat itu terus bersemayam di dalam kekuasaaan hari ini.
“Ini menjadi warning untuk kita semua tentunya. Menurut saya ini harus disuarakan untuk dilakukan reshuffle memeteri yang berwatak tirani seperti ini, kalau kita biarakan ini akan tetap beroperasi dan bergerilya untuk memanfaatkan jabatan dan kekuasaan menabrak sendi-sendi konstitusi dan dibenturkan kepada rakyat,” kata anggota Komisi XI DPR tersebut.
Sedangkan Sekjen Kornas-Jokowi Akhrom Saleh pun turut merespons permintaan Masinton tersebut. Menurut dia, pihaknya sedari awal memang meminta Luhut Binsar Pandjaitan agar membuka big data yang diklaim sebagai alasan pemilu ditunda.
“Apa yang disampaikan Bang Masinton, kami sepakat. Paling tidak Pak Luhut stop dulu membuat keonaran dan kegaduhan,” ujar Akhrom, kemarin.
Akhrom menjelaskan sumber utama kegaduhan di tengah masyarakat ialah pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan soal klaim big data tersebut. “Kami sejak awal pernah meminta Pak Luhut untuk membeberkan data masyarakat yang beliau klaim mendukung masa jabatan presiden hingga tiga periode,” jelasnya.
Menurutnya, permintaan Masinton kepada Presiden Jokowi untuk memecat Luhut merupakan hal yang wajar. Sebab, Luhut Binsar Pandjaitan diduga kuat tengah membuat kegaduhan karena kerap melontarkan isu Presiden Jokowi tiga periode.
“Ini (klaim Luhut, red) artinya salah satu sumber kegaduhan sekarang, selain persoalan minyak goreng dan harga harga bahan pokok melonjak naik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi tegas menolak wacana penundaan pemilu hingga memperpanjang masa jabatan, bahkan tidak ingin tiga periode. Akan tetapi, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi salah seorang pihak yang melontarkan wacana Jokowi tiga periode. (pi/tsunami/nt)
