DELISERDANG– Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution akhirnya turun tangan menyelesaikan konflik gedung sekolah milik Pemkab Deli Serdang yang digunakan oleh siswa Al Washliyah di Desa Patumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Rabu, 16/7/2025.
Bobby mengatakan kalau untuk masalah bangunan milik Pemkab Deli Serdang yang saat ini dalam proses hibah. Sebaiknya digunakan bersama, tidak boleh ada konflik lagi masalah gedung. Anak anak sekolah tidak boleh terganggu kegiatan belajarnya.
” Silakan dipakai gedung bersama oleh Siswa Alwashliyah dan siswa SMPN 2, dan kepada Pemkab Deli Serdang nanti cari lahan. Untuk bangunan sekolah akan dibantu oleh Propinsi. Tidak boleh anak sekolah ada yang terlantar,” ucap Gubernur Sumut.
Gubernur Sumut juga melihat beberapa ruang kelas yang sebelumnya sempat dipakai oleh siswa Al Washliyah sebelum diusir dan disegel Satpol PP Pemkab Deli Serdang atas perintah Bupati Deli Serdang.
Gubernur yang didampingi Ketua Pimpinan Wilayah Al Jamiyatul Al Washliyah Dedi Iskandar Batu Bara yang juga Anggota DPD RI berbincang dengan Gubernur terkait lahan yang merupakan kepemilikan Al Washliyah dan bagaimana gedung sekolah bisa dibangun oleh Pemkab Deli Serdang dengan status pinjam pakai.
Dedi Iskandar saat dikonfirmasi mengatakan kalau hasil dari kunjungan Pak Gubernur menyimpulkan bahwa bangunan gedung Asset Pemkab Deli Serdang bisa digunakan bersama dengan siswa Al Washliyah dan siswa SMPN 2 dengan membagi ruangan yang ada.
” Sudah clear dengan arahan Gubernur, bahwa ruangan kelas dibagi dengan Siswa Alwashliyah serta Siswa SMPN 2. Terkait penyelesaian hibah bangunan diselesaikan dalam kurun waktu dia tahun. Gedung Sekolah diberikan pada Al Washliyah,” jelas Dedi.
Pada kunjungan Gubernur ke gedung BSekolah SMPN 2 yang digunakan siswa Al Washliyah tampak Wakil Bupati Lom Lom Suwondo setelah sebelumnya saat gubernur tiba di Kantor Desa Patumbukan wakil tak nampak.
Sementara Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan memilih menghilang dengan alasan ada kegiatan di luar kota. Sedangkan masalah yang sederhana ini muncul menjadi konflik akibat kebijakan yang tidak bijaksana.