STM HILIR (podiumindonesia.com)-
Alokasi Dana Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deliserdang tahun anggaran 2016-2018 diduga kuat lahan korupsi oknum kepala desa dan kroninya.
Pasalnya, kondisi fisik bangunan yang dianggarkan mulai tahun 2016 hingga 2018 sangat memprihatinkan. Hal ini disinyalir akibat dalam pelaksanaan proyek dikerjakan tidak sesuai bastek.
Salain lari dari bastek, proyek desa tahun 2016-2018 terkesan tertutup, tidak transparan dan hanya melibatkan orang-orang tertentu yang masih ada hubungan dengan kepala desa.
Dalam Musrenbang desa juga, orang-orang yang dilibatkan bukan orang berkompenten di bidangnya. Seperti contoh Kades tak pernah melibatkan Gabungan kelompok Tani (Gapoktan) dalam Musrenbang Desa.
Bahkan Ketua BPD Desa Talapeta, Sengli Ginting, beberapa kali telah menyoroti kinerja kepala desa dan kroninya namun tak dihiraukan. Kades seakan super power dan menjadikan Desa Talapeta bak jaman kerajaan.
Terdapat beberapa titik proyek yang didanai dana desa mulai tahun 2016 hinhga 2018 yang sangat diragukan kwalitasnya. Semisal rabat beton Jalan Pertanian Gunung Merlawan, rabat beton Jalan Dusun I, rabat beton Jalan Lau Perubaten, rabat beton Jalan Lau Gembur, drainase Dusun 1. Kemudian rabat beton Tualang, rehab losd Dusun 4 Simpang Kawat.
Dan di tahun 2019 rabat beton Jalan Lau Lumai juga diragukan karena dinilai tidak tepat sasaran dan tanpa persetujuan Ketua BPD Desa Talapeta.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Sumatera Utara diminta turun melakukan audit terhadap penggunaaan anggran desa di Talapeta.
“Kita minta BPK turun melakukan audit ke desa ini,” ujar seorang warga.
Tudingan keras itu muncul dan mengemuka dari keluhan masyarakat Desa Talapeta menyikapi keberadaan proyek fisik bersumber dari dana desa yang tidak terurus dan terlantar. (pi/als)
