Home DAERAH Dinilai Otoriter, Kades Undang Rapat Musrenbang Orang ‘Pilihan’

Dinilai Otoriter, Kades Undang Rapat Musrenbang Orang ‘Pilihan’

52
0


BIRU-BIRU (podiumindonesia.com)- Masyarakat Desa Tanjung Sena tuding Kepala Desanya bertindak otoriter dan sesuka hati dalam memimpin.

Pasalnya, rapat Musrenbang pada Jumat (18/1/2019) siang sekitar Jam 14.00 Wib lalu hanya dihadiri orang-orang khusus dipilih oleh kepala desa yang menurutnya tidak akan memprotes kebijakannya.

Sulaiman Tarigan (45) warga Dusun III Desa Tanjung Sena kepada wartawan, Jumat (5/4/2019) siang, mengatakan rapat Musrenbang yang dilaksanakan di kantor desa tersebut hanya dihadiri oleh Santun Situmorang (Kasi Pemerintahan) Kecamatan Biru-Biru, Irmawati boru Tarigan (Pendamping Desa), Nilon boru Ginting (Ketua BPD), dan Babinsa Desa Tanjung Sena.

Saat Kasi Pemerintahan membacakan rencana pembangunan, Sulaiman Tarigan, Teguh Ginting tokoh masyarakat Desa Tanjung Sena yang datang meski pun tidak diundang mendadak protes.

Sebab, kata kedua tokoh masyarakat ini, pembangunan MCK di Dusun II Durin Sirapit dengan anggaran ditaksir lebih dari Rp100 juta itu bukan hasil musyawarah dan diduga kepala desa menggelembungkan anggaran.

Begitu juga dengan Musrenbang kali ini. “Kenapa kami selaku warga tidak diundang, apa karena kami sering melakukan protes dan melaporkan pembangunan sampai ke inspektorat,” terang Sulaiman.

Sementara, kata Sulaiman, jalan yang menuju persawahan di Dusun III Buluh Nipes yang diminta masyarakat dan direncanakan dalam Musrenbang tahun 2018 untuk diperbaiki, tidak juga dilaksanakan sebagaimana mestinya. “Kenapa harus MCK di Dusun II yang didahulukan pembangunannya. Ini kan jadi tanda tanya bagi kita,” terang bapak dua anak ini.

Akibat tindakan dinilai otoriter yang ditunjukan Julianus Sinukaban sebagai Kepala Desa, masyarakat Tanjung Sena meminta agar aparat penegak hukum segera bertindak.

Senada ditambahkan Teguh Ginting. Tokoh agama Desa Tanjung Sena, Dusun III Buluh Nipes, menyatakan pembangunan drainase yang dianggap lebih penting dan sudah berukang kali dipertanyakan oleh masyarakat tidak juga dilaksanakan.

“Banyak pembangunan yang harusnya wajib dan telah disepakati malah memyimpang. Kami harap aparat lebih jeli dan menindaklajuti keluhan warga di sini,” pungkas Ginting. (pi/als)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here