LABUSEL (podiumindonesia.com)-
Memang ada-ada saja. Kadang di luar nalar. Entah ingin mencari sensasi atau sengaja mengeruk duit rakyat.
Seperti salah satunya terpantau di Labuhanbatu Selatan (Labusel) ini. Sudah jelas-jelas jembatan yang dibangun di tengah sungai tak ada manfaatnya namun tetap diamprah. Kondisi ini tak pelak jadi perhatian dan jadi polemik di Labusel.
Siapa yang salah? Pastinya yang kini jadi sorotan anak buah Bupati Labusel yakni Dinas PU yang notabene di bawahnya. Info berkembang proyek jembatan mubazir tersebut diplot Tahun Aggaran (TA) 2018-2019 kemarin. Aroma kongkalikong menyeruak dan sarat sebagala macam kepentingan pembangunan jembatan di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba tersebut.
Proyek ini menelan anggaran cukup besar Rp 5 miliaran yang dikerjakan oleh Dinas PU Labuhanbatu Selatan. Kemudian sorotan lain proyek pasar di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat yang menelan anggaran Rp 9 miliar. Mirisnya lagi pelelangan tiga kali tahun anggaran, namun sampai saat ini pajak (pasar) tersebut tidak pernah digunakan dan dianggap proyek sia-sia yang dikerjakan Dinas Koperasi dan Perdagangan Labuhanbatu Selatan.
Serta pembangunan Pasar Sumberjo Desa Asam Jawa yang dananya cukup pantastis Rp 5 miliaran. Saat ini pasar yang dibangun tersebut juga tidak digunakan dan malah dua rencana akan dipakai untuk kantor Camat Pemekaran Kampung Rakyat di Teluk Panji (Sidodadi).
“Di Aek Raso, dana yang cukup besar Rp 30 miliaran dibangun Dinas PU Labuhanbatu Selatan tapi bangunannya saat ini menjadi rumah dan kantor ‘hantu’,” tegas Ir Boston Malaka Butar-Butar ketua koordinator Investigasi LSM Topan RI Provinsi Sumatera Utara, kepada jurnalis yang ada di Labuhanbatu Selatan.
Dia pun mengakui buruknya kinerja Dinas PU Labuhanbatu Selatan dan Dinas Pasar. “Yang dikesalkan kinerja bupati tanpa melakukan evaluasi kepada bawahannya. Sehingga satu titik proyek yang telah gagal kenapa dianggarkan lagi. Hal ini adalah kerjaan yang paling buruk. Kita harapkan pada Kejatisu agar hal ini menjadi acuan dan rapot kerja di tahun 2020,” tukasnya.
Harapan masyarakat juga kepada Kemendagri yang baru Tito Karnavian agar seluruh instansi pemerintahan pengelola dan pengguna anggaran supaya diusut tuntas ke depan apalagi penggunaanya di desa.
Berulang kali coba menemui Kepala Dinas PU, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Sekretaris Daerah Zulkifli Labuhanbatu Selatan di kantornya Sosopan Kotapinang selalu tidak berada di ruang kerjanya. (pi/swt)
