STABAT (podiumindonesia.com)- Delapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Langkat berikan saran dan masukan terhadap disampaikannya Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) tahun anggaran 2022 oleh Pelaksana Tugas Bupati Langkat pada rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Langkat, Kamis kemarin.
Dalam rapat paripurna itu, Plt. Bupati Langkat Syah Afandin menyampaikan nota keuangan P.APBD tahun anggaran 2022 dengan rincian estimasi pendapatan daerah sebesar Rp. 2.201.128.763.887,- terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 123.614.669.600,-, pendapatan transfer Rp. 2.029.164.598.587,- dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 48.349.495.700,-.
Untuk belanja daerah sebesar Rp. 2.486.238.353.007,- terdiri dari belanja operasi Rp. 1.767.649.664.807,-, belanja modal Rp. 363.943.821.320,-, belanja tidak terduga Rp. 10.355.520.445,- dan belanja transfer sebesar Rp. 344.289.346.435,-.
“Untuk kondisi pembiayaan daerah pada P.APBD tahun 2022 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SILPA) tahun 2021 sebesar Rp. 291.477.163.832,” ungkap Plt. Bupati Langkat.
Terhadap nota keuangan yang disampaikan ini, fraksi-fraksi DPRD Langkat melalui juru bicaranya memberi saran dan masukan maupun catatan pada pandangan umum masing-masing fraksi.
Pada bidang pembangunan, fraksi PDIP dan fraksi Gerindra meminta Pemkab Langkat agar mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Langkat.
Selain itu fraksi Gerindra meminta alokasi dana CSR perusahaan diberikan ke masyarakat sekitar yang merasakan dampak beroperasinya perusahaan.
Pada bidang pendidikan, fraksi KPK, fraksi PAN dan fraksi Demokrat meminta agar sarana dan prasarana sekolah harus memadai dan perlu diatasinya tingginya angka putus sekolah.
Selain itu perlu berharap Pemkab menambah jumlah penerima Jamkesda karena masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki KIS gratis. Meminta percepatan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar tidak ada lagi keterlambatan pembangunan di tahun 2022.
Untuk bidang kesehatan, fraksi KPK meminta terjaganya kebersihan RSU Tanjung Pura dan terjaganya kualitas layanan pada pasien sebab ada keluhan masyarakat tentang lambatnya penanganan pasien yang masuk IGD terutama pada malam hari.
Fraksi Gerindra, fraksi BPI dan fraksi Golkar menyoroti agar meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari segala sektor.
Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha yang memimpin jalannya rapat meminta Plt. Bupati Langkat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi dan menskoor rapat dalam agenda mendengarkan jawaban Plt. Bupati. (pi/ril/pendi)
