JAKARTA (podiumindonesia.com)- KPK mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah, tapi dengan sistem audit yang jelas. Gerindra menyetujui usulan tersebut karena dinilai memberi kesempatan yang sama untuk parpol besar ataupun parpol kecil.
“Setuju. Biar semua partai politik itu mendapat kesempatan yang sama. Mau partai besar, partai kecil, supaya tata kelola keuangan, lalu kemudian kinerja dan pertanggungjawabannya jelas,” kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Dasco menegaskan Gerindra siap diaudit untuk mempertanggungjawabkan dana yang diberikan pemerintah. Ia menyebut saat ini pun Gerindra sudah memiliki aturan internal untuk mencegah adanya penyelewengan dana.
“Ya kalau kita memang di Gerindra kalau penyelewengan dana-dana itu memang dari awal berdiri kita sudah (ada) aturan-aturan yang mengatur. Itu dana internal ya, apalagi dana yang berasal dari pemerintah, dari APBN kan. Tentunya kita akan lebih jaga,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, KPK mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah. Namun perlu dibuat sistem audit agar penggunaan dana yang berasal dari pemerintah itu bisa dipantau.
“Memungkinkan jika parpol itu dibiayai oleh pemerintah, kemudian ada sistem audit yang masuk, sistem audit yang mungkinkan itu agar kita tahu itu dipergunakan untuk apa uang itu,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat menyampaikan pidato dalam acara International Bussines Integrity Conference di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).
Dia mengatakan nantinya bisa ada sanksi jika parpol menyelewengkan dana dari pemerintah. Agus menyatakan pendanaan partai politik oleh pemerintah ditujukan untuk mewujudkan demokrasi yang bersih.
“Kalau misalkan dia melanggar dalam penggunaan keuangan yang berasal dari APBN, bisa aja partai dikeluarkan didiskualifikasi nggak bisa ikut pemilu. Jadi hal semacam itu harus diperdalam supaya lingkungan demokrasi yang bersih, kemudian sistem yang kita kenalkan lebih baik dapat didorong dan terwujud,” ucapnya. (PI/DTC)
