LANGKAT (podiumindonesia.com)- Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH membuka Rembuk Stunting Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2023 bertempat di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Rabu (2/8/2023).
Paparan oleh Sekdakab Langkat H.Amril,S.Sos,M.AP menyampaikan tema pada Rembug Stunting adalah: ” Melalui Kenvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Menuju Langkat Yang Maju Sejahtera dan Religius”.
Salah satu upaya yang harus kita entaskan terutama masuk pada misi 2 Bupati Kabupaten Langkat 2019-2024 data prevalensi stunting Tahun 2022 kita bisa melihat grafiknya bahwa memang kalau kita lihat Langkat trennya menurun baik itu dari riset kesehatan dasar fpbgbm atau elektronik penurunan cepat masyarakat maupun hasil survei SGP atau survei status di balita Indonesia.
“Di mana dibandingkan tahun 2021 dari ketiga survei yang dilakukan terjadi penurunan yang cukup signifikan yang terakhir adalah survei strategi bahasa Indonesia yang tahun 2021 kita berada di posisi 31,5% di Tahun 2022 menjadi 18,60%,” jelasnya.
Kata Sekda, sudah ada contoh di satu desa ini data desa-desa kita yang tingkat stuntingnya cukup tinggi contohnya Desa Alur Melati, Kecamatan Sawit Seberang ini adalah desa dengan tingkat persentase preferensi stunting yang paling tinggi 28,57% kemudian Desa Kuala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura dan Desa Sirapit di Kecamatan Sirapit, ini tiga urutan tertinggi tingkat stuntingnya.
“Bahwa dari hasil laporan website aksi kompetensi stunting dirjen bina bangsa tahun 2023 bahwa hari ini Langkat untuk Sumatra Utara berada di peringkat ke-6 kalau kita lihat Deli Serdang dan Nias mereka sudah hijau sementara kita di level 6 ini masih ada di aksi 2 yang masih merah kemudian di aksi ke-6 juga masih merah ini memang tidak bisa kita harus secara bertahap. Sehingga kita semua bisa hijau kalau ingin nilai pengentasan stunting Kabupaten Langkat bisa lebih baik lagi,” paparnya.
Secara besaran anggaran bahwa sebenarnya Pemda Langkat sudah mengalokasikan di 11 OPD ada Dinas Kesehatan,Dinas PPKB dan PPA, Dinas sosial, Dinas Pendidikan, Dnas PUPR, Dinas Perikanan Kelautan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PMD, Dinas Kominfo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bappeda.
“Itu sampai Rp71 miliar sudah cukup besar, namun kami berulang-ulang menyampaikan programnya sudah ada namun perlu dipertajam lagi dalam kegiatan fokuslah kepada bagaimana upaya pengentasannya jangan kebanyakan monev perjalanan dinas sehingga pemberian makanan tambahan gizi itu tidak menjadi nomor 2. Kalau kita lihat dengan anggaran Rp71 miliar lebih itu sudah cukup besar jadi cuman bagaimana rekan-rekan para kepala OPD ini lebih fokus dalam apa namanya menyiasati ataupun menganggarkan dalam tegingnya itu dipertajam langsung pada sasaran,” ungkapnya.
Plt Bupati Langkat H.Syah Afandin SH dalam sambutanya menyampaikan stunting menjadi permasalahan nasional yang berdampak luas dan berjangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia selain kesehatan di mana dapat terganggunya pertumbuhan otak dan metabolisme tubuh dan kedepannya pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Langkat berhasil menurunkan prevalensi stunting Tahun 2022 sebesar 18,60% target 27,64%. Namun begitu juga jangan merasa berpuas diri tetapi kita tetap harus menindaklanjuti instruksi presiden untuk mencapai target nasional untuk tahun 2024 sebesar 14%.
“Untuk itu saya menginstruksikan kepada seluruh tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Langkat agar lebih serius dan bekerja keras,” imbuhnya. (ril/pi)
