WAMPU (podiumindoesia.com)-
Setelah sekian lama dinanti masyarakat Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu akhirnya menerima ganti rugi dari pemerintah. Pembayaran terhadap warga yang tanahnya terkena dampak pembangunan irigasi itu dilaksanakan pada Senin dan Selasa kemarin di aula gedung PKK Stabat.
Ratusan warga pun antusias menghadiri undangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat untuk memastikan tindak lanjut atas musyawarah penetapan bentuk ganti rugi.
Setelah dilaksanakan pemeriksaan dokumen, warga menerima Buku Tabungan BRI Britama. Namun sayang, saat pencairan dana yang dinantikan, toh malah KCP BRI Stabat terkendala stok dana pembayaran tunai.
“Ya, pas saya mau mencairkan uang ganti rugi di bank ini, pihak bank bilang dananya gak cukup. Kalau begini yang pasti kita dibuat kecewa lah,” kata Hermansyah, salah seorang warga yang mendapatkan ganti rugi kepada PODIUM, kemarin.
Pria 50 tahun yang tinggal di Kelurahan Payamabar ini menjelaskan tanahnya berada di Dusun Pasarbatu Desa Stabat, Lama Barat, itu dijanjikan menerima dana tunai.
“Kasir bank bilang dana tak cukup dan harus menunggu duit nasabah yang memyetor dulu. Kami hanya melayani nasabah yang mengambil uang dalam bentuk nominal yang rendah,” ujar Hermansyah menirukan ucapan kasir KCP BRI Stabat.
Perasaan kecewa juga dialami Hanum. Warga Dusun Pasarbatu Desa Stabat Lama Barat, ini memgatakan sejak pukul 11.00 WIB, kemarin sudah berada di Kantor BRI hendak melakukan pecairan. “Namun jawaban yang diberikan satpam nanti jam 2 siang,” serunya kecewa.
Atas kondisi minimnya stok dana di KCP BRI Stabat, alhasil sejumlah warga pergi ke kantor BRI Komca Binjai untuk melakukan penarikan uang tabungan.
Pembayaran ganti rugi pengadaan tanah juga dihadiri Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumut (BBWS), Kejari Stabat dan BPN Langkat. Acara berlangsung tertib dan aman.
Seperti diberitakan, proyek bendungan Sei Wampu mulai dikerjakan pada awal 2017 oleh dua perusahaan konstruksi BUMN, yakni Adhi Karya dan Nindya Karya dengan sistem KSO.
Pembangunan waduk seluas 48 hektare itu menelan biaya sebesar Rp270 miliar menggunakan alokasi APBN secara multiyears.
Bendungan ini akan menjadi induk dari irigasi untuk mengairi lahan persawahan seluas 10.991 hektare di empat kecamatan.
Selama ini lahan pertanian di sana, khususnya padi, bersifat tadah hujan. Bendungan ini juga akan membantu Langkat menjaga ketahanan pangan. (rusdi)
