JAKARTA (podiumindonesia.com)- Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan dalam pertemuan antara Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakil presiden Jusuf Kalla, terjadi satu kesepahaman. Dia mengklaim pasangan presiden periode 2004-2009 itu setuju perlu ada calon presiden alternatif di 2019 nanti.
“Tadi malam pertemuan pak SBY dan pak JK satu pembicaraannya bagaimana bisa 2019 nanti, Agustus 2018 nanti pendaftaran capres cawapres ada alternatif lain di luar nama yang beredar ya ada nama pak Jokowi dan Prabowo. Jadi ada kesepahaman bahwa ada kesamaan berpikir ini harus ada alternatif lain,” kata Ferdinand di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (26/6).
Ferdinand menambahkan dalam pertemuan di kediaman SBY semalam, juga membicarakan bagaimana peta politik pascapilkada serentak nanti. Menurutnya, SBY-JK sepakat peta koalisi partai saat ini akan berubah dan memunculkan alternatif baru tergantung hasil pilkada.
“Saya yakin masih wait and see hasil pilkada ini karena akan sangat berpengaruh kepada kekuatan politik maisng-masing partai 2019 nanti,” kata dia.
Terkait apakah pertemuan tersebut membuka peluang koalisi bersama Golkar, Ferdinand menyebut menunggu keputusan Golkar nantinya. Sebab, Ferdinand menuturkan Golkar masih menunggu apakah tokohnya bakal dijadikan cawapres Jokowi.
“Kalau mereka katakan ya akan bergabung dengan Partai Demokrat sekarang ya tentu dia tidak punya peluang untuk dipilih pak Jokowi jadi alasannya di situ saja kita masih menunggu lah belum ada yang fiks sekarang belum ada satupun koalisi yang sudah matang berkoalisi untuk 2019 nanti,” ucapnya.
Ferdinand menampik dalam pertemuan membahas kemungkinan mengambil JK sebagai capres dipasangkan dengan AHY. Meski mengaku bahwa JK masuk radar Demokrat, tapi untuk keputusan sendiri belum final.
“Tadi malam bukan persoalan mengambil pak JKnya tapi pembicaraan situasi nasional sekarang gimana arah politik ke depan,” ucapnya.
Sebelumnya, Mantan Ketua Umum Golkar sekaligus wapres Jusuf Kalla bersilahturahmi ke rumah SBY di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/6) malam. JK membantah dalam pertemuan satu jam tersebut membahas dinamika politik. (PI/MC)
