MEDAN (podiumindonesia.com)- Praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah berkaitan dengan transaksi politik. Sebab, ketika mencalonkan diri kepala daerah diminta menyiapkan mahar politik dengan nominal besar. Bahkan, mahar politik akan menjadi beban berat bagi kepala daerah.
“Jadi mahar politik itu merupakan salah satu biaya terbesar dari dana yang harus disiapkan oleh calon kepala daerah dalam mengikuti Pilkada. Untuk mengembalikan apa yang sudah dikeluarkan dari mahar politik itu, maka yang bersangkutan berpeluang besar untuk melakukan korupsi setelah menjabat. Sehingga kasus operasi tangkap tangan (OTT) seperti ini akan terus terjadi,” kata Ketua DPW Partai Nasdem Sumut, Iskandar, kemarin.
Menurut Iskandar, istilah mahar politik ini bukan hal awam lagi. Besaran jumlahnya pun diduga bisa mencapai puluhan miliar.
“Tapi harus di garis bawahi. Yang saya sebut ini adalah salah satu penyebabnya, bukan satu-satunya penyebab,” sambungnya.
Partai Nasdem, kata Iskandar, sedari awal menolak praktik mahar politik untuk calon kepala daerah. Bahkan, setiap kontestasi Pilkada Partai Nasdem selalu menggaungkan tagline tanpa mahar.
Ada pun itu dilakukan agar kepala daerah yang diusung ketika terpilih bisa fokus menjalankan roda pemerintahan tanpa korupsi. “Karena mereka diusung tanpa mahar. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk korupsi,” katanya.
Meski sudah berulang kali terjadi, tetap saja ada kepala daerah yang terciduk OTT KPK. Modus operandinya hampir sama mulai dari fee proyek, jual beli jabatan, hingga perizinan
Teranyar Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap fee proyek. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Langkat itu ditangkap bersama sejumlah pihak termasuk pemberi suap.
Dikutip dari berbagai sumber, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan bahwa ada 429 kepala daerah hasil Pilkada yang terjerat kasus korupsi. “Hingga saat ini ada 429 kepala daerah hasil Pilkada tertangkap melakukan korupsi,” kata Ghufron. (pi/ant)
