STABAT (podiumindonesia.com)- Sempat menyampaikan orasi di pintu masuk kantor DPRD Kabupaten Langkat pada saat anggota DPRD Langkat laksanakan rapat paripurna, akhirnya usai rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Langkat bersama Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Langkat terima perwakilan masyarakat Melayu yang tergabung dalam Pengurus Besar Majelis Belia Negeri (PB MBN) Langkat dalam salah satu ruangan rapat DPRD Langkat, belum lama ini.
Wakil Ketua DPRD Langkat, Antoni, yang merupakan Koordinator Komisi D yang membidangi pembangunan yang memimpin rapat saat menerima perwakilan PB MBN mengucapkan permohonan maaf atas keterlambatan menerima PB MBN dan ucapan terima kasihnya atas aksi tertib puak melayu yang dikenal beradab saat berorasi.
Wali Utama PB MBN Langkat, Agusma Hidayat, pada pertemuan itu menyampaikan maksudnya, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Langkat, agar memasang tanda-tanda Ornamen Melayu di Kabupaten Langkat, sebagai jati diri daerah, termasuk di gedung bangunan pemerintah Kabupaten Langkat.
“Kami ingin adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang bangunan gedung di Kabupaten Langkat yang didalamnya berisi butir yang mengatur ornamen melayu. Kemudian kami meminta adanya Paraturan Bupati (Perbup) tentang Ornamen Melayu disetiap bangunan Pemkab Langkat. Dua permintaan ini tujuan kami Pengurus Besar Majelis Belia Negeri Langkat datang ke kantor DPRD Langkat,” terang Agusma Hidayat.
Langkat Bumi Bertuah ini sudah ada Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Langkat yang diperingati setiap 17 Januari, yang mana setiap elemen pemerintahan pada saat Hari Jadi semuanya berpakaian busana melayu. “Hal ini sudah dapat menjadi dasar untuk melahirkan Perda dan Perbup yang kami minta,” jelas Agusma.
“Kami datang tidak ada unsur politik, ini murni bicara warisan budaya, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung,” ungkapnya.
Menanggapi pernyataan PB MBN Langkat, Wakil Ketua Komisi D DPRD Langkat, Muhammad Bahri yang juga berasal dari Puak Melayu, mengakui bahwa Langkat bahagian dari Melayu. Terhadap kritisi ornamen melayu untuk perkantoran, Bahri menyatakan bahwa kantor Bupati dan kantor DPRD Langkat sudah memakai ornamen melayu, walau belum semua perkantoran di Kabupaten Langkat bercorak arsitektur melayu.
“Kami juga siap untuk memperjuangkan Perda tentang Ornamen Melayu yang diinginkan PB MBN Langkat, kalau perlu kami siap usung menjadi Perda Inisiatif DPRD Langkat, namun untuk membuat suatu peraturan daerah butuh proses panjang,” pungkas Bahri.
Hadir dalam pertemuan itu Ketua Komisi D, Surialam, beserta anggota Komisi D lainnya yaitu Aidir Syahputra dan Sisanol Fahmi. Perwakilan dari Bappeda dan Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat. (pi/pendi)
