MEDAN (podiumindonesia.com)- Peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan belum berkembang, terpencil, perbatasan dan pulau kecil berpenduduk melalui pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil. Amanah menteri ini tentunya perlu disikapi serius oleh PT PLN wilayah Sumatera mengingat Indonesia Merdeka telah 74 tahun.
Zikri Azizan Lubis Ketua DPD IMM Sumatera Utara meminta Menteri BUMN evaluasi kinerja General Manager PLN Sumatera Utara, pasalnya genjotan rasio elektrifikasi di Sumut yang dinilai lambat dan hanya penuh pencitraan. Pada peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke 73 lalu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) mengklaim rasio elektrifikasi atau daerah yang telah menerima aliran listrik di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah mencapai 97 persen pada tahun 2019.
“Tentu hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta di Lapangan, sebab masih banyak desa-desa di Sumatera Utara seperti di kabupaten Padang Lawas Utara hampir 50 desa yang belum teraliri listrik (lihat data BPS Kecamatan Dolok Sigompulon dan Kecamatan Dolok dalam angka) menyusul di kabupaten Mandailing Natal juga mencapai 20 desa,” jelas Zikri, kemarin.
Ironisnya lagi, sambung Zikri, di beberapa desa di Tapanuli Utara seperti Desa Sibargot yang cukup lama belum disentuh PLN. “Hal yang cukup memprihatinkan juga dirasakan masyarakat Desa Bukit Kijang dan Desa Kaki Delapan hampir 20 tahun di Kabupaten Asahan terkendala instalasi listrik yang melewati Perkebunan hingga hari ini masih menuai konflik dengan pihak perkebunan. Sementara anggaran yang digelontorkan pada program listrik desa (LISDES) ini sangat fantastis pada tahun 2018 mencapai Rp.661 Milyar,” sambungnya lagi.
Zikri juga berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) agar jangan absen atas dugaan kerugian negara pada program listrik desa yang dikelola oleh PT PLN Wilayah Sumut ini sebab Listrik menyangkut keberlangsungan hajat hidup orang banyak dan tidak boleh dipandang sebelah mata.
Secara khusus, Zikri juga meminta kepada DPR RI Komisi VII yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset teknologi dan Lingkungan hidup, Gus Irawan Pasaribu yang hari ini menjadi Ketua Komisi VII DPR RI yang daerah pemilihannya termasuk dari Sumut 2. “Kiranya beliau berkenan mendorong PT PLN wilayah Sumut agar serius dalam peningkatan rasio elektrifikasi di Sumatera Utara. Agar angka-angka yang disebutkan di atas tidak sekedar angka, tetapi benar-benar nyata dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (PI/BS)
