MEDAN (podiumindonesia.com)- Sangat disayangkan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih ‘panas’. Konflik internal terus terjadi. Adem ayem partai berlogo Ka’bah itu jauh dari harapan. Kisruh dualisme kepemimpinan hingga pengambilan kebijakan yang jadi persoalan. Tertuang Januari 2017 lalu, kubu Djan Faridz mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap kepengurusan Romahurmuziy. Hasilnya, Oktober 2017, gugatan Djan Faridz ditolak MK.
Ketua DPP PPP selanjutnya sah dipegang oleh Romahurmuziy. Kuasa Romahurmuziy, toh nyatanya belum berbuah manis. Salah satunya masalah yakni menyangkut dukung mendukung Pilkada.
Seperti halnya terjadi di Sumatera Utara (Sumut), saat pemberian mandat dukungan kepada paslon gubernur. DPW PPP Sumut, sehari jelang penutupan pendaftaran Cagub dan Cawagub ke KPUD Sumut, belum menentukan pilihan.
Nah, puncaknya ketika hitungan jam penutupan pendaftaran paslon Cagub-Cawagub Sumut ke KPUD. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengantongi 16 kursi di DPRD Sumut, tak mampu mencalonkan pasangan tunggal dari partainya.
Sebab, syarat pencalonan memiliki 20 kursi di DPRD Sumut. Untuk melengkapi itu, PDI-P yang mengusung Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus terpaksa melobi partai. Tak ada pilihan lain yakni Partai PPP. Tapi yang jadi persoalan, DPW PPP Sumut menolak pasangan Djarot-Sihar yang disebut-sebut pasangan pelangi ini.
“Yang jadi persoalan dasar bagi PPP, calon itu tidak sesuai dengan aspirasi umat Islam dan kader PPP di Sumut. Saya sampaikan ke DPP, kalau itu dilakukan kami nyatakan menolak dengan tegas keputusan DPP,” kata Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan Lubis.
Dia menjelaskan, DPW PPP sebenarnya siap dan ikhlas 100 persen untuk memenangkan pasangan calon yang diusung PDIP. Syaratnya pasangan itu harus merupakan figur muslim-muslim.
Untuk mewujudkan formasi itu, DPW PPP Sumut menawarkan kadernya untuk menjadi bakal calon, yaitu Hasrul Azwar dan Fadly Nurzal. Jika nama itu tidak diterima, mereka juga menyodorkan figur dengan elektabilitas yang diyakini tinggi, yakni gubernur petahana Tengku Erry Nuradi.
“Tapi lagi-lagi suara kami tidak diterima, maka kami nyatakan menolak keputusan yang ditetapkan DPP,” jelas Yulizar.
Meski berapi-api menyatakan penolakannya pada keputusan DPP, Yulizar belum berani mengarahkan kader untuk bersikap pada Pilgub Sumut. Alasannya mereka masih harus meminta penjelasan dari DPP.
“Kita tidak bicara dukungan ke mana pun. Hari ini saya sampaikan ke DPP dan Majelis Syariah DPP untuk datang ke Medan. Jelaskan pada kami kenapa tindakan itu dilakukan, ke seluruh PPP Sumut. Kami akan menyurati DPP meminta agar mereka berikan tabayyun, penjelasan,” kilah Yulizar.
Aksi pembakaran poster Romy dilakukan kader PPP di kantor DPW PPP Sumut, Rabu (10/1). Mereka merobek spanduk bergambar Romahurmuziy kemudian membakarnya. Kader PPP ini mengklaim para pengurus DPC di Sumut menolak untuk mendukung Djarot-Sihar.
“Di beberapa daerah, pengurus DPC melakukan hal yang sama. Artinya penolakan bersama akibat dari kekecewaan para kader terhadap keputusan DPP terkait persoalan Pilgub Sumut,” kata Ketua DPC PPP Langkat Rahmat Rinaldi.
Menurutnya, kader PPP Sumut kesal dengan keputusan partai. Mereka menyatakan tidak akan membantu pemenangan Djarot-Sihar.
“Kami tidak akan memberikan dukungan untuk proses pemenangan paslon yang diusung DPP. Yang jelas, cabut dukungan, kita akan pilih pemimpin bukan pasangan pelangi,” sebut Rahmat.
Penolakan Yulizar berbuntut pada pencopotan dirinya. Jabatan Ketua DPW Sumut dipegang Ihsan Nahrowi yang juga menjabat Ketua DPP PPP Korwil Sumatera.
Ihsan hadir mendampingi Djarot-Sihar mendaftar ke KPU Sumut. Dia membawa SK No 1559/KPTS/DPP/1/2018. Dalam dokumen yang ditandatangani Romahurmuziy itu disebutkan Ihsan menggantikan Yulizar. Dia juga diberi kuasa untuk melakukan pendaftaran dan menandatangani berkas-berkas dalam pencalonan Djarot-Sihar.
Dalam SK tersebut, Ihsan Nahrowi juga diberikan mandat untuk memimpin konsolidasi internal PPP di Sumut selama pelaksanaan pilkada.
Sementara Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romi saat itu mengungkap alasan partainya mendukung pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus di Pilkada Sumatera Utara. Dia menjelaskan, peta pemeluk agama menjadi nilai kemenangan tersendiri di wilayah tersebut.
“Kita berbicara tentang kemungkinan elektabilitas menang di Sumut, daerah di mana 32% terdiri atas saudara kita nonmuslim, dan 68% saudara kita muslim, itu sebagai basis analisa untuk kemenangan,” terang Romi usai menghadiri HUT PDIP di JCC, Senayan, Jakarta.
Selain itu, lanjut Romi, unsur ras juga menjadi hal tersendiri, mengingat wilayah di Sumatera Utara termasuk beragam.
“Alasan kedua juga karena Sumut merupakan provinsi yang 35 persennya orang Jawa, Djarot ditempatkan di sana dengan pilihan itu,” jelas Romi.
Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan partainya telah membuat kontrak politik dengan PDI Perjuangan terkait pengusungan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat- Sihar Sitorus di Pilkada Sumatera Utara (Sumut).
Kontrak politik tersebut merupakan kompensasi bagi PPP yang tidak mendapat jatah wakil dalam Pilkada Sumut. Kontrak politik tersebut berisikan sejumlah program yang bertujuan memajukan umat Islam Sumut sebagai konstituen PPP.
Arsul mengatakan, ada enam poin kontrak politik yang disepakati antara PDI-P dan PPP. Di antaranya, Djarot-Sihar diminta mendukung gerakan nasional wakaf Al Quran yang memang digelorakan oleh PPP.
Selanjutnya, Djarot-Sihat diminta meningkatkan alokasi anggaran untuk kepentingan lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren yang ada di sana.
Selain itu, PPP juga meminta agar Djarot-Sihar mendorong lahirnya peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran minuman keras di wilayah Sumut.
Buntut pemecatan Ketua DPW PPP Sumatera Utara, Yulizar Parlagutan Lubis, karena tidak mendukung Cagub dan Cawagub Djarot Saipul Hidayat-Sihar sebagai mana putusan DPP PPP Jakarta, kini giliran beberapa Ketua DPC PPP di Sumut mengundurkan diri.
Surat pengunduran diri Ketua DPC PPP Tapanuli Utara (Taput), Zulfikar El Ridho beredar di media sosial.
Hal ini sebagai imbas dukungan partainya kepada paslon yang diusung PDI Perjuangan untuk Pilgub Sumatera Utara. Beragam komentar bermunculan di media sosial, antara lain di facebook. Pro dan kontra atas situasi yang dialami oleh kader partai berlambang ka`bah itu.
Buya Gustami Hasibuan dalam akun facebooknya, menulis sebagai berikut: “Saya saran kan ppp hari ini tukar asas partai islam menjadi partai nasional dan tukar lambangnya jagan kakbah lagi, kerna hari ini tidak melambangkan sikap sebgai partai islam, aspirasi ummat ilsam tdk disahuti, zholim kepada ketua dpw Yulizar Parlagutan Lubis yg kalain plt kan,,, tnpa mengedpankan sikap sikap sebagai partai islam yg rahmatallil, alamin,,,
“At usulan lagi ganti ketum ppp saat ini tks, Kader banyk mundur simpatisan tk sukh lagi
hajab ppp. Gara gara wak romli”
Tak hanya di Sumut, kondisi yang hampir sama juga terjadi di Jawa Timur. Adalah KH Mundzir Kholil, mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan. Itu berdasarkan surat pengunduran diri yang beredar melalui media sosial (medsos), baik Facebook ataupun Whatsapp.
Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh KH Mundzir itu, tertulis sejumlah alasan sehingga yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai ketua DPC PPP Pamekasan. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Timur, tertanggal 9 Januari 2018.
“Faktor kesehatan yang dipandang tidak maksimal dalam melaksanakan program partai, terutama target tiga besar dalam pileg 2019,” demikian tertulis dalam surat pengunduran diri KH Mundzir Kholil.
Alasan berikutnya sebagaimana tercantum dalam surat pengunduran diri, yakni kesibukan dalam mengurus kegiatan pesantren dan masyarakat yang sangat menyita waktu. Dirinya mengaku tidak fokus terhadap persoalan partai yang sedang dia pimpin.
“Termasuk kegagalan kami dalam memperjuangkan kebijakan partai yang diamanatkan para ulama dan jajaran struktural, mulai dari ranting, PAC, mejelis serta DPC. Mulai dari agenda pasca Muscab, Rapimcab dan sebagainya,” tandasnya. (nt)
