“Kalau berdasarkan keputusan MA yang dianulirkan hasil muktamar Surabaya. Artinya kepengurusan PPP kembali ke kepengurusan hasil Muktamar Bandung yang berakhir Juli 2016, dan itu kepengurusan kami. Jadi dia jangan seenaknya. Kalau mau disini seharian untuk silaturahmi silahkan. Tapi kalau untuk menduduki, ya enggak boleh,” tandasnya.
Kericuhan yang dipertontonkan para elit politik tersebut sempat menarik perhatian warga. Ada yang menanggapi kekisruhan itu secara biasa, namun ada pula yang mengeluarkan cibiran.
“Biasa lah itu. Namanya juga demokrasi,” ujar Ridwan, salah seorang warga saat menonton kekisruhan itu.
“Harusnya ngak perlu begitu lah. Mereka kan mengklaim partai Islam. Penyelesaiannya harusnya secara syariat lah. Kan bisa dialog, libatkan ulama-ulama. Jangan kalau mau kampanye aja berlomba-lomba menjumpai ulama. Malu kita sebagai umat Islam melihatnya,” terang Abdul warga lainnya. (PI-hmt)
