JAKARTA (podiumindonesia.com)- Pemerintah telah melakukan berbagai metode dan langkah strategis untuk mengatasi maraknya aksi Korupsi, Kolusi dan Nepostime (KKN) di negeri ini. Namun hingga kini permasalahan tersebut belum bisa diantsipasi yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di berbagai lintas sektor.
“Kondisi mengguritanya KKN di negeri ini membuat kita turut prihatin,” ujar Presiden Partai Indonesia Terang (Pinter) Dr. (Cn) Hj. Rizayati, SH, MM, Kamis (9/12/2021).
Selain itu menurut Hj. Rizayati persoalan korupsi ibarat penyakit kronis dan virus kanker yang menjalar ke tingkat stadium akut. Artinya, korupsi telah menggerogoti si empunya pada akhirnya berujung pada fatal dan kematian. Selain itu, sebutnya, korupsi juga telah mengancam keselamatan bagi keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia untuk bangkit dan maju.
Akibatnya, kata penggagas program Indonesia Terang ini, hal itu sangat berbahaya lebih disebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. “Saat mereka memperoleh suatu jabatan yang sangat strategis yang bisa mempengaruhi suatu sistem Pemerintahan yang berani melawan. Dan memberantas kasus kasus korupsi yang menjadi image negatif di kalangan para pejabat saat menjalankan sistem pemerintahan dari penilaian publik (versi rakyat) sangat berbahaya terhadap kewajiban pejabat pemerintah,” tukasnya. sebut tokoh perempuan nasional ini
Wanita yang diberi gelar adat Aceh, Cut Nyak Jeumpa ini menyebutkan kasus korupsi yang marak terjadi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan bisa langsung berdampak. Pun secara perlahan akan menghancurkan negara Indonesia. Maka oleh karena itu, persoalan kasus korupsi yang setiap tahun indeks kasusnya terus meningkat, ini harus benar-benar menjadi perhatian semua pihak dan tanggungjawab kita semua selaku anak bangsa Indonesia,” tukasnya.
Yakni dengan cara bersungguh-sungguh untuk dapat berperan aktif memberikan kontribusi dalam membasmi kasus potensi korupsi. “Ibarat kata bagaikan sebuah pohon, mulai di pucuknya, batang, cabang, daun hingga sampai ke akar-akar atas sumber permasalahan. Mulai dari hulu dan hilir di berbagai lintas institusi dan lembaga Pemerintahan Negara di Indonesia harus diberi sanksi tegas atas segala bentuk kasus korupsi , yang dilakukan secara terstruktur telah menjadi rahasia umum,” tegasnya lagi.
Korupsi, kata Hj. Rizayati, dapat menghancurkan sistem negara secara perlahan-lahan, merusak tatantan kehidupan bernegara dan berbangsa, baik dari aspek keadilan, politik, ekonomi, hukum, kesejahteraan, sosial dan budaya. “Koruptor, siapa pun itu, harus dihukum seberat-beratnya tanpa diskriminatif. Merampok uang rakyat dan negara, adalah suatu perilaku koruptor ini telah merugikan sumber biaya pengeluaran dari devisa negara(APBN, APBD, APBK dan APBDes) , berpotensi berdampak negara akan collaps dan bahkan bubar,” urai Presdir PT IRJ Group.
Praktik kebiasaan buruk korupsi itu telah menciptakan stabilitas ekonomi membengkak dan devisit serta pemborosan uang sumber negara yang membebankan pelaku ekonomi pengusaha dan masyarakat. Bila fakta kondisi ekonomi seperti ini biaya tinggi, akan berimbas langsung pada mahalnya harga jasa/barang dan pelayanan publik (inflansi), karena biaya harga itu harus ditetapkan dan juga terpaksa harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang harus dikeluarkan.
“Praktik-praktik busuk demikian seperti itu sering terjadi di berbagai lintas sektor institusi dan lembaga pemerintah. Ini menurut saya yang harus dibenahi dan diberantas untuk dibersihkan faktor pemicu budaya korupsi yang menggila tersebut di republik ini,” tutur Presiden Partai Indonesia Terang ini
Bahkan korupsi, menurutnya, akan berakibat kemiskinan, pengangguran dan menghambat pembangunan Kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi bangsa Indonesia pada secara menyeluruh.
“Apalagi dalam upaya pengentasan kemiskinan tentu berjalan stagnan dan buntu serta tidak tercapai, karena faktor kemiskinan tersebut telah menyebabkan terjadinya masalah-masalah sosial, seperti kriminalitas serta krisis kepercayaan masyarakat(Publik) kepada unsur penyelenggara Negara,” jelasnya.
Presiden Pinter ini menilai, jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi seperti suap menyuap untuk memuluskan proyek dari unsur penyelenggara pemerintah, nepotisme dengan penunjukan pemenangan pelaksana proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercermin adanya nilai nilai keadilan dan merata bagi para pengusaha dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Untuk itu Hj. Rizayati meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk dapat berani memberikan hukuman yang seberat-beratnya tanpa pilih kasih dan diskriminasi. “Agar bisa dapat memberikan efek jera, supaya praktik-praktik korupsi di Indonesia bisa ditelan untuk diminimalisirnkan semaksimal mungkin, karena dampaknya akan sangat membayakan bagi kehidupan berbangsa, beragama bernegara dalam tatanan kehidupan kemajemukan rakyat Indonesia,” imbuhnya. (pi/iqbal)
