MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN hingga 31 Januari 2026 yang menunjukkan kinerja optimal secara keseluruhan.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara Rudy Rahmaddi, yang juga menjabat Kepala Kanwil DJBC Provinsi Sumatera Utara, bersama Indra Soeparjanto (Kepala Kanwil DJPb Sumut), Nofiansyah (Kepala Kanwil DJKN Sumut), Belis Siswanto (Kepala Kanwil DJP Sumut I), dan Dionysius Lucas Hendrawan (Kepala Kanwil DJP Sumut II), menekankan sinergi antarinstansi dalam mengawal APBN secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sumatera Utara.
Realisasi Pendapatan dan Belanja
Pendapatan dan hibah terealisasi Rp1,92 triliun atau 4,61% dari target dengan pertumbuhan 0,07%, sementara belanja negara mencapai Rp6,53 triliun atau 11,76% dari pagu dengan tumbuh 15,05%. Belanja pemerintah pusat di Sumut hingga periode tersebut Rp823,14 miliar atau 3,94% dari pagu, tumbuh 24,88% year-on-year (yoy).
Belanja pegawai dominan dengan Rp709,33 miliar (6,23% pagu) untuk gaji dan tunjangan kinerja aparatur, diikuti belanja barang Rp80,20 miliar (1,28% pagu). Penggunaan terbesar pada program pelayanan kesehatan lanjutan, pendidikan tinggi, infrastruktur konektivitas, penegakan hukum, serta nilai tambah industri.
Perkembangan Belanja Modal dan Bansos
Belanja modal terealisasi Rp33,62 miliar (1,05% pagu), tumbuh 8 kali lipat dari Januari 2025 (Rp3,67 miliar), mendukung prasarana strategis, infrastruktur konektivitas, ketahanan air, pendidikan tinggi, dan kesehatan. Belanja bantuan sosial belum terealisasi hingga akhir Januari 2026.
Penyaluran Transfer ke DaerahTransfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp5,71 triliun atau 16,46% pagu, tumbuh 13,75% yoy, didorong Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 yang relaksasi syarat penyaluran pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dana Alokasi Umum (DAU) terbesar Rp3,73 triliun (16,03% pagu), Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (untuk BOS dan BOK) Rp1,95 triliun (23,21% pagu), dan Dana Bagi Hasil Rp34,12 miliar (3,27% pagu).
Dukungan UMKM via KUR dan UM
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp1,03 triliun ke 18.166 debitur (1,57% total UMKM Sumut), terbesar di pertanian/kehutanan Rp474,44 miliar (8.515 debitur) dan perdagangan Rp377,95 miliar (6.644 debitur). Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Rp57,99 miliar ke 8.345 debitur, didominasi perdagangan Rp55,89 miliar (7.975 debitur).
Penerimaan Pajak dan Kepabeanan
Penerimaan pajak Sumut Rp1,6 triliun (4,39% target Rp36,04 triliun), tumbuh 11% yoy, gabungan Kanwil DJP Sumut I dan II. Penerimaan bea/cukai Rp3,06 triliun (6,52% target APBN), dengan bea masuk Rp67,19 miliar (naik karena cabai/bawang), bea keluar Rp106,22 miliar (kontraksi akibat CPO USD915,64/MT), dan cukai Rp26,41 miliar (kontraksi 35% karena HT turun 81% dan MMEA 11%).
Kinerja PNBPPNBP Sumut Rp116,66 miliar (4,59% target Rp2,54 triliun), dengan PNBP lainnya Rp116,35 miliar (13,45% target) dan BLU Rp318 juta. Dari aset/piutang/lelang Rp3,5 miliar (4,4% target Rp78,5 miliar), terbesar lelang Rp1,7 miliar dan pengelolaan BMN Rp1,4 miliar, mencerminkan efektivitas Kanwil DJKN.
