POLITISASI, duit hingga dana desa yang menggiurkan. Terpapar Rp 1 miliar per Desa sudah masuk dalam draft pemerintah pusat. Membagikan dana desa demi kemaslahatan umat. Sayangnya, kadang duit ‘segede’ begitu tak dimanfaatkan. Malah masuk ke kantong sendiri.
Apakah dana desa menjadi incaran para calon kepala desa (Cakades) se-Kabupaten Langkat untuk maju dalam Pilkades? Atau ada target tertentu hingga rela berkorban! Bisa jadi politisi kelas bawah dengan capaian ke tingkat atas, sekelas dewan sampai ke kepala daerah.
Awal politik yang menelurkan ‘birahi’ konsumtif. Artinya, dilihat masa sekarang ini, sejak digulirkan dana desa, banyak kepala desa yang masuk bui. Birahi konsumtif jadi peranan. Maju dengan modal besar dan mengambil keuntungan cukup menggiurkan. Caranya, ya memanfaatkan gelontoran dana desa kucuran pemerintah.
Seperti halnya tarung di Kabupaten Langkat 2019 ini. Sebanyak 288 Cakades yang sebelumnya berjumlah 319 orang mendaftar untuk penempatan 76 desa. Berharap pucuk pimpinan desa dengan bermain segalanya.
Dan, sepekan ke depan tepatnya tanggal 22 Agustus 2019, itu 288 Cakades dari 23 kecamatan akan memilih jagoannya. Bak kata orang-orang, ramainya Cakades Kabupaten Langkat kali ini layaknya Pemilu 2019 yang baru digelar kemarin.
Rata-rata (kalau dibagi 288 Cakades) untuk pemilihan 76 desa, ada sekitar 3 hingga 4 calon per desa. Sugguh perpolitikan kelas bawah menerawang tingkat atas. Tak pelak, para Cakades umbar janji, yang katanya memanfaatkan dana desa sesuai penempatan berujung transparansi.
Mensejahterakan warganya, meningkatkan iklim perekonomian, gratis segala pengurusan, mempermudah surat menyurat sampai tetek bengek lainnya terumbar saat kampanye. Itu janji, dan seharusnya ikrar tersebut harus ditepati. Mampukah mereka (Cakades) menepati janjinya di hadapan massa dan Tuhan-Nya?
Toh, mungkin belum terjawab. Hanya saja, terkadang birahi duniawi, materialistis, hidup konsumtif, mempengaruhi Cakades (andai mereka terpilih). Bukannya membangun desa tapi malah membuat daftar panjang kepala desa yang tersangkut kasus korupsi.
Hanya saja, pun tak semua (kayaknya) dari 288 Cakades punya niat buruk. Ada juga yang masih lurus dan takut terhadap janji. Asal jangan ujung cerita yang diharapkan rakyatnya berbuah manis malah jadi pesimis. Andai itu terjadi (Kades tersangkut korupsi), masih layakkah dana desa dikucurkan miliaran rupiah oleh pemerintah? Tanya hati masing-masing dan seharusnya takut terhadap janji dengan massanya serta Tuhan. SEMOGA. (***)
