LANGKAT (podiumindonesia.com)- Bagi-bagi ‘kue’, ya begitulah istilahnya. Bahasa yang kental di mulut itu kerap jadi sindiran proyek. Entah siapa yang memulai kata bagi-bagi ‘kue’ tersebut, namun pastinya ‘melempangkan’ pundi-pundi fulus.
Bagi-bagi ‘kue’, nah saat ini jadi sorotan di Kabupaten Langkat. Sebab anggaran ‘kue’ nya senilai Rp 57 miliar. Anggarannya terkucur bukan dari APBD tapi langsung dari pusat. Yakni dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sejak dua tahun ini proyek miliaran tersebut berlangsung tepatnya berada di Kecamatan Sei Wampu, Kabupaten Langkat. Pun demikian, proyek, yang katanya hasil bagi-bagi rezeki partai politik (parpol) di Senayan, toh belum selesai juga.
Melihat adanya kejanggalan nilai proyek Rp 57 miliar belum selesai hingga jelang Pemilihan Presiden (Pilpres), Ketua Forum Karya Putra Sumatera Utara (FKP-SU) T Syaiful Anhar, akhirnya bersuara.
Apalagi pembangunan proyek yang diamprah dari APBN mengganggu pengguna jalan. Kemacetan, abu merebak dan sebagainya suatu masalah yang dihadapi pengguna jalan dan warga sekitarnya.
Nah, tokoh pemuda Langkat ini menegaskan, kelambatan pembangunan dua proyek, malah bisa menurunkan citra Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
“Proyek itu adalah pengerjaan pusat. Proyek itu langsung di bawah naungan kementerian, jadi ini mengkhawatirkan pemerintahan Jokowi. Hendaknya kondisi (pengerjaan dua proyek) ini jadi perhatian khusus, jangan dianggap enteng,” tegas Syaiful, kemarin.
Indikasi mencuat, lanjut Syaiful, proyek jembatan Sei Wampu yang bernilai Rp 57 miliar telah menjadi ‘objek’ bancakan oknum di Kementerian PU dan berjamaah dengan oknum anggota DPR RI.
Lambatnya pengerjaan dua proyek di Wampu terutama proyek jembatan Wampu akan berimbas pada perolehan suara Jokowi di Pilpres mendatang.
Kemacetan dalam seminggu terakhir ini di jalan nasional Lintas Medan-Aceh, urai Syaiful, harusnya menjadi perhatian Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf Amin (TKDJM) di Kabupaten Langkat.
“Sekecil apa pun masalah yang dapat merugikan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Seharusnya bisa dituntaskan dengan secepatnya. Kita melihat tidak ada niat baik oknum-oknum tertentu di TKD Langkat dan Sumut menjaga hal itu. Dan kita minta oknum di TKD jangan bermain dua kaki di ajang Pilpres ini,” imbuh Syaiful.
Sebenarnya, kalau TKD Langkat dan Sumut tanggap dalam kemacetan di jalan nasional, terbengkalainya proyek jembatan Sei Wampu dapat meningkatkan perolehan suara Jokowi-Ma’ruf Amin di Sumut dan Aceh.
Warga pengguna jalan yang rawan macet di Wampu berharap menteri PU agar tanggap dengan kondisi dua proyek yang nyaris gagal.
“Jangan mendampingi Pak Jokowi terus, ya Pak menteri?” sindir Syaiful kepada Menteri PUPR Kirmanto yang kerap mendampingi Jokowi ketika melakukan kunjungan kerja.
T Syaiful, yang juga Alumni 86 Liknas GB Anshor ini menyoroti bobroknya sistem pemerintah di tanah kelahiran T Amir Hamzah tersebut. Apa pasal? Menurut Syaiful, tidaklah logis pengerjaan yang telah berlangsung dua tahun, tapi tak segera di-clear-kan.
“Jangan karena dana APBN tak turun maka pengerjaan tertunda. Kan proyek ‘bancakan’ ini juga pakai duit rakyat dari pajak. Jadi jangan semena-mena. Untuk di tingkat daerah, kenapa seakan bersikap ‘pembiaran’. Walau proyek dari pusat, dan entah apalah namanya kerjasama dengan dewan di Senayan, hendaknya pemerintah daerah juga jeli,” sindirnya.
Selain itu, pria vokal ini melihat trik dan intrik dalam permainan dua proyek di Kabupaten Langkat. “Pemkab Langkat harus beraksi lhoo. Tak perlu menunggu, menunggu dan menunggu. Nanti kalau kami bilang pejabat Pemkab Langkat sontoloyo ada yang marah. Dan melihat kondisi yang terjadi selama dua tahun, nyatanya bisa juga dikatergorikan bahwa pejabat di Langkat ini sontoloyo,” tandasnya bernada kesal. (RUSDI)
