MEDAN (podiumindonesia.com)- Sengketa tanah Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, yang kini kembali mencuat seyogianya dituntaskan pemerintah sesegera mungkin. Tidak berlama-lama karena dikawatirkan akan memicu terjadinya berbagai gangguan yang tidak diinginkan. Terlebih saat ini Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu.
Berbagai fakta lapangan dan fakta hukum yang saat ini ada sesungguhnya sudah bisa jadi acuan penyelesaian sengketa tanah Sari Rejo. Pertama, di atas tanah sengketa sudah puluhan tahun terdapat rumah ibadah berbagai agama. Baik Islam, Kristen, Buddha dan Hindu. Di sana juga terdapat kantor lurah.
Kedua, tahun 1995 sudah pernah ada keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan warga sebagai penggugat. Dengan kedua fakta tersebut jelas bahwa warga yang menuntut hak kepemilikan tanahnya dikembalikan cukup kuat.
“Presiden Jokowi harus segera menyelesaikan kasus tanah Sari Rejo ini, jangan lagi ditunda-tunda,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatra Utara, Abiyadi Siregar, kemarin.
Ungkapnya, penyelesaian sengketa tanah Sari Rejo ini sekarang domainnya berada pada pemerintah pusat. Karena terkait pelepasan aset yang dikuasai TNI AU melalui Kementerian Pertahanan. Presiden Jokowi dapat memerintahkan menteri agar aset tersebut dihapusbukukan.
Pada dialog antara perwakilan Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) dengan pihak Pemprov Sumut, Senin (21/1/2019) disebutkan bahwa Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut dan Kantor BPN Kota Medan tengah bertemu dengan pihak Kementerian Pertahanan di Jakarta terkait sengketa tanah tersebut. Sementara itu Komisi A DPRD Sumut juga akan mempertanyakan ke pemerintah pusat masalah sengketa tanah Sari Rejo pada 29/1/2019.
Langkah berbagai lembaga tersebut mereka tempuh akibat tekanan yang dilakukan ribuan warga melalui aksi demonstrasi yang sudah dua minggu terakhir ini terus berlangsung. Senin, Formas demo ke kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan. (PI/MBC)
