KEDIRI (podiumindonesia.com) – Mustasyar PBNU Kiai Ma’ruf Amin mengingatkan semua pihak agar menjaga dan menghormati perhelatan Muktamar ke-35 secara demokratis dan jujur sesuai dengan akhlak NU.
Secara khusus Rais Aam periode 2015-2018 ini mengingatkan kepada peserta Muktamar untuk menggunakan haknya dengan baik.
“Jangan terintimidasi. Jangan terprovokasi. Jadi memilih yang tidak baik saja itu khianat.”
Ia pun menegaskan , ” Berarti khianat kepada para muassis. Karena para muassis itu penerus Rasulullah, maka artinya berkhianat pada nabi, pada para pendiri.”
“Apalagi kalau memilihnya itu karena ada sesuatu. Maka dosanya makin bertambah.” Ujar Kiai Ma’ruf.
Tausiyah ini disampaikan dalam konferensi pers setelah pertemuan tertutup para kiai sepuh Menjelang Muktamar ke-35 NU, di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Rabu (26/8/2026).
Ia pun meminta para panitia untuk memastikan Muktamar berjalan secara kondusif sesuai dengan nilai dan akhlak yang diteladankan para ulama muassis NU.
Hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Muhibbul Aman Aly.
Forum tersebut menghasilkan tujuh poin di antaranya menyarankan, agar Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas terhadap menteri atau pejabat yang ikut campur proses pemilihan di Muktamar. Pasalnya, tindakan ini diyakini bertolak belakang dengan sikap Prabowo terhadap proses Muktamar.
“Kami menaruh kepercayaan kepada Bapak Presiden untuk menjaga agar pemerintah tetap berdiri pada posisi kemandirian Nahdlatul Ulama. Apabila terdapat pejabat menteri atau lainnya yang melakukan tindakan tidak patut yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, kami berharap kepada Bapak Presiden untuk mengambil tindakan tegas,” tegas KH Muhibbul Aman Aly di depan awak media.
Kiai Muhib juga menekankan agar pihak eksternal yang memiliki kekuatan politik tidak mengintervensi apalagi mengintimidasi muktamirin dalam menentukan pilihannya.
Sebab, hal ini dianggap tidak menghargai kedaulatan forum dan organisasi.
“Hindari segala bentuk tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan pengondisian atau intervensi terhadap proses dan keputusan Muktamar,” tuturnya membacakan hasil pertemuan tersebut. (Sumber : YouTube TVNU)
