DUA hari kemarin. Wajah-wajah sumbringah terpancar dari keriput kulit kakek-nenek. Pria dan wanita lanjut usia itu melempar senyum serta memperlihatkan gigi yang tak utuh lagi. Mereka sudah ompong.
Mungkin, ada juga yang sudah pikun. Tertatih sembari ditemani anak, cucu, bisa jadi juga menantu. Pun (mungkin) tak bisa diwakilkan, tubuh renta mereka seolah dipaksa untuk melangkahkan kaki di salah satu aula gedung di Stabat.
Apa cerita tetua di gedung tempat berkumpulnya kalangan ibu PKK di sana? Tersiar kabar bahwa para tetua menerima secara simbolis dana ganti rugi dampak pembangunan irigasi multiyears.
Wajar saja para pengetua itu bersenang menampilkan senyum penuh kepastian. Sebab, sudah dua tahun ini warga di sana mengiba agar pemerintah membayarnya. Walau istilahnya selakarang tak ada lagi ganti rugi dan diubah ganti untung, namun nyatanya kakek-nenek tetap saja dibuat kecewa.
Segepok duit yang diidamkan dua tahun ini, masih juga terkendala soal pembayarannya. Kendala itu tak lagi dari pemerintah namun puhak bank yang notabene masih milik pemerintahan.
Kakek-nenek yang peot, rukek, renta dan entah apalah istilahnya lagi, tetap menyanggupkan diri ke bank empunya pemerintah itu. Nomor antri diambil, duduk menunggu giliran dengan harapan bisa membawa pulang uang.
Wow…apa lacur! Duit itu tak jua sampai ke tangan mereka. Info beredar pihak bank tak punya duit kontan karena harus menunggu dari setoran nasabah. Pastinya pihak bank tak siap.
Keluh, kesah, resah, gelumit hingga hardik turut bergelanyut di hati si renta. Malah ada yang ngoceh “sudah 2 tahun ditunggu pas pencairan masih juga terkendala”. Kasihan….
Alhasil, sebagian dari tetua itu beranjak dari bank rujukan terdekat di masyarakat. Dengan langkah tiga kaki (bertongkat), mereka kembali harus tergopoh ke bank pemerintah launnya.
Mirisnya, kok pemerintah tak tanggap? Apakah pihak bank tidak diberitahukan bahwa hari kemarin penjadwalan pencairan! Lagi-lagi para tetua itu dikecewakan.
Dilansir sejumlah media tertulis
proyek bendungan Sei Wampu mulai dikerjakan pada awal 2017 oleh dua perusahaan konstruksi BUMN, yakni Adhi Karya dan Nindya Karya dengan sistem KSO.
Pembangunan waduk seluas 48 hektare itu menelan biaya sebesar Rp270 miliar menggunakan alokasi APBN secara multiyears.
Bendungan ini akan menjadi induk dari irigasi untuk mengairi lahan persawahan seluas 10.991 hektare di empat kecamatan.
Selama ini lahan pertanian di sana, khususnya padi, bersifat tadah hujan. Bendungan ini juga akan membantu Langkat menjaga ketahanan pangan.
Begitulah tulisan tersiar di media massa. Tak urung dua tahun pula tetua itu menunggu, menunggu dan menunggu. Pun hasilnya pas ketok palu, masih juga menunggu. Nasib si renta masih tetap dikecewakan. (***)
