MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan, Hj. Sri Rezeki, AMd, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memperkuat komitmen dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Menurutnya, intervensi pemerintah sangat dibutuhkan agar pelaku usaha lokal dapat “naik kelas” melalui penguatan permodalan, pelatihan yang tepat sasaran, hingga perluasan akses pemasaran.
“Pengembangan UMKM harus menjadi prioritas kolektif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Kita ingin menciptakan ekosistem yang kompetitif, di mana terjadi sinergi antara usaha modern dan UMKM, sehingga mampu menumbuhkan pasar bahan baku serta komoditas baru di Kota Medan,” ujar Sri Rezeki di Medan, Sabtu (18/4/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, kebijakan Pemko Medan harus lebih adaptif dan kondusif bagi pertumbuhan usaha kecil. Ia menyoroti pentingnya kemitraan strategis yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan pelaku UMKM, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing secara global.
》》Sinergi Program Makan Bergizi Gratis
Sebagai langkah konkret, Bendahara Koperasi Wanita Syariah Usaha Mulia ini menekankan pentingnya pelaku usaha bergabung dalam wadah koperasi untuk memperkuat posisi tawar (bargaining power). Ia mencontohkan peluang kolaborasi antara penyedia program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).
“Melalui kemitraan dengan koperasi, akan tercipta standarisasi mutu dan pemanfaatan bahan baku lokal yang lebih terorganisir. Ini adalah langkah strategis untuk menekan inflasi sekaligus memastikan UMKM lokal menjadi aktor utama dalam program nasional, bukan sekadar penonton,” tegas Anggota Komisi III DPRD Medan ini.
Sri Rezeki mengidentifikasi sejumlah tantangan klasik yang masih membayangi UMKM, mulai dari keterbatasan modal, kendala produksi, hingga kesiapan menghadapi dinamika lingkungan eksternal. Oleh karena itu, ia mendesak adanya perlindungan hukum melalui regulasi yang berpihak pada rakyat kecil.
“Keberadaan dan kesejahteraan pelaku UMKM harus dijamin melalui regulasi yang memudahkan perizinan dan akses pendanaan. Kita optimis, dengan aturan yang tepat sasaran, akan tumbuh ekosistem ekonomi kerakyatan yang kokoh dan mandiri di Kota Medan,” pungkasnya.
