MEDAN (podiumimdomesia.com)- Kasus dugaan korupsi ruislag Lapangan Barasokai di Kelurahan Kotamatsum I, bergulir saat Kepala Kejaksaan Negeri Medan dijabat Dwi Setyo Budi Utomo. Nah, kini Kajari Medan dipegang Teuku Rahmatsyah.
Artinya, dua kali pergantian Kajari Medan, kasus yang disinyalir menelan kerugian negara miliaran rupiah itu, toh jadi tanda tanya besar. Menanggapi hal ini, pemerhati hukum Kota Medan, Muslim Muis angkat bicara. Dia berharap pejabat baru Kajari Medan Teuku Rahmatsyah bisa kembali membuka ‘lembar’ ruislag Lapangan Barasokai.
“Kita berharap pengusutan ruislag ini menjadi perhatian Kajari Teuku Rahmatsyah serta Kasi Pidsus Kejari Medan Sopyan. Dengan tidak dijelaskan kasus ini tentunya sudah melanggar undang-undang Keterbukaan Informasi Publik,” tegas Muslim Muis yang juga menjabat Direktur Pushpa, kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).
Muslim mengakui bahwa dirinya pernah membaca di sejumlah media online kalau kasus ini sedang tahap proses penyelidikan, pada waktu Kajari Medan, Dwi Harto.
“Kita berharap kasus ini segera terungkap prosesnya, apakah terbukti atau tidaknya dugaan korupsi tersebut,” ucap Muslim.
Dikatakan lagi, bila kasus ini tidak diungkap sebaiknya bisa diambil alih Kejagung atau pejabatnya diganti andai tidak mampu menanganinya.
Sementara Kajari Medan Teuku Rahmatsyah dikonfirmasi, menyarankan agar menghubugi Kasi Pidsus Kejari Medan Sopyan. Terpisah, Sopyan yang dihubungi melalui telephon seluler mau pun Whatsapp, tidak menjawab.
Sementara bocoran informasi lainnya dihimpun, Pidsus Kejari Medan telah mendata sejumlah pejabat di Pemko Medan yang terlibat dalam kasus ruislag Lapangan Barasokai.
Santer diberitakan, anggaran yang digunakan untuk membeli lahan Lapangan Barasokai bersumber dari APBD Dinas TRTB Medan TA 2017, untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan sebesar Rp100 miliar.
Pembayaran uang Rp15,7 miliar (dari APBD 2017 sebesar Rp100 miliar) itu dilakukan Pemko Medan kepada Wilson Chandra pada tahun 2018. Disebut-sebut penetapan harga lahan jauh di atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). (pi/win/ams)
