BERITA UTAMAPOLITIK

Hari Antikorupsi: Sepak Terjang KPK Gelar 27 OTT Selama 2018

 

JAKARTA (podiumindonesia.com)- Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) jatuh pada hari ini, 9 Desember 2018. Bicara soal korupsi di Tanah Air, tentu semua mata tertuju ke KPK.

Dalam memberantas korupsi, operasi tangkap tangan (OTT) menjadi cara andalan KPK untuk menangkap para koruptor. Data yang dihimpun, KPK telah menggelar 27 OTT sejak Januari-November 2018.

Mulai dari anggota DPR ataupun DPRD, bupati, gubernur hingga hakim tak luput dari OTT KPK. Teranyar, KPK berhasil menangkap dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan.

OTT dua ‘wakil Tuhan’ itu dugelar pada Rabu (28/11) dini hari. Total ada enam orang yang ditangkap KPK, termasuk hakim dan panitera dengan barang bukti uang SGD 45 ribu.

“Benar ada kegiatan penyidik. Ada hakim dan pengacara,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Ada sejumlah OTT yang menjadi perhatian publik. Salah satu OTT yang dimaksud yakni terhadap anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih (EMS).

Mengapa OTT Eni disebut menarik perhatian? Sebab, OTT tersebut berkaitan dengan PLTU Riau-1, juga nilai suap yang mencapai miliaran.

“Diduga penerimaan kali ini (Rp 500 juta) merupakan penerimaan ke-4 dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7/2018).

Berikut ini daftar OTT KPK hingga 26 Oktober 2018:

1. 4 Januari:
Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif

2. 3 Februari:
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko

3. 11 Februari:
Bupati Ngada Marianus Sae

4. 13 Februari:
Bupati Subang Imas Aryumningsih

5. 14 Februari:
Bupati Lampung Tengah Mustafa

6. 27 Februari:
Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra

7. 12 Maret:
Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri

8. 10 April:
Bupati Bandung Barat Abu Bakar

9. 4 Mei:
Anggota DPR Amin Santono

10. 15 Mei:
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud

11. 23 Mei:
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat

12. 4 Juni:
Bupati Purbalingga Tasdi

13. 6 Juni:
Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar

14. 6 Juni:
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

15. 3 Juli:
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi

16. 13 Juli:
Anggota DPR Eni Maulani Saragih

17. 17 Juli:
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap

18. 21 Juli:
Kalapas Sukamiskin Wahyu Husen

19. 27 Juli:
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan

20. 28 Agustus:
Hakim Ad hoc Tipikor Medan Merry Purba

21. 3 Oktober:
Kepala Kantor Pajak Ambon, La Masikamba

22. 4 Oktober:
Wali Kota Pasuruan Setiyono

23. 14 Oktober:
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin

24. 24 Oktober:
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra

25. 26 Oktober:
8 Anggota DPRD Kalteng

26. 17 November:
Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu

27. 27 November:
Dua hakim PN Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan. (PI/DTC)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button