MEDAN (podiumindonesia.com)- Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara (Sumut) menyayangkan adanya indikasi keretakan diantara sesama anggota Bawaslu Sumatera Utara. Hal ini ditandai dengan pergantian posisi Ketua Bawaslu Sumut yang terkesan dilakukan secara tiba-tiba melalui rapat pleno.
“Konflik antar anggota Bawaslu Sumut tentu sangat berdampak bagi kinerja pengawasan Bawaslu,” kata koordinator Daerah JPPR Sumut, Darwin Sipahutar, kemarin.
Darwin menjelaskan, tidak harmonisnya hubungan satu komisioner dengan komisioner lainnya di Bawaslu Sumut dan saling tidak percaya sudah terlihat sejak rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP I) tingkat Propinsi, hal inilah memicu keretakan di Bawaslu Sumut.
Lebih jauh kami mengatakan bahwa konflik ini sangat tidak mencerminkan integritas sebagai penyelenggara pemilu, padahal pemilu akan digelar dalam 73 hari kedepan.
“Seharusnya jangan dicederai dengan tingkah pola dari komisioner Bawaslu, berjalan saja pada kinerja pengawasan dan fokus pada penindakan pelanggaran pemilu, bukan malah menciptakan situasi saling tidak percaya antar sesama anggota Bawaslu yang pada akhirnya merugikan kualitas pemilu 2019,” sebutnya.
Akibat dari kondisi ini kata Darwin sangat wajar jika banyak orang yang akan meragukan suksesnya pengawasan Pemilu 2019.
“Tentu apa yang terjadi ditubuh Bawaslu Sumut ini patut kita curigai sebagai bentuk tekanan politik yang tak dapat dielakkan lagi, mungkin saja ada hutang budi dengan elit-elit politik sewaktu seleksi dulu atau mungkin saja bentuk kebijakan yang diambil selama ini banyak merugikan kepentingan masing-masing anggota Bawaslu, sehingga petaka bagi pengawasan tahapan pemilu 2019 di Sumut pun terjadi. Kita khawatir akan kinerja Bawaslu Sumut kedepan ini pasca terjadinya konflik, sebeb, sudah pasti setiap anggota Bawaslu Sumut bukan jalan masing-masing,” pungkasnya. (pi/rmol)
