KUALA (podiumindonesia.com)- Waktu pelaksanaan reses masa sidang III tahun ke IV telah dijadwalkan Badan Musyawarah selama lima hari. Itu dimanfaatkan dengan baik oleh Ketua DPRD Kabupaten Langkat Sribana Perangin Angin untuk mengunjungi konstituen demi menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya yakni dapil 3 (Kecamatan Sei Bingai, Bahorok, Salapian, Kuala dan Kutambaru).
Di hari ketiga, Sabtu (9/9/2023), Ketua DPRD Langkat reses ke Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala dengan didampingi Dinas PU, Pertanian, Perkim, Kesehatan, Sosial, PMD dan Dinas Pariwisata.
“Mejuah juah man banta kerina,” ucap Sribana Perangin Angin saat menyapa dan membuka acara reses yang dihadiri warga yang mayoritas suku karo.
Dikatakan, bahwa dia sengaja membawa orang-orang dinas Pemkab Langkat. Dengan maksud supaya masyarakat dapat menyampaikan aspirasi seperti masalah pembangunan, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya sehingga dinas-dinas dapat mendengar langsung dan bisa menjelaskan secara rinci apa yang diinginkan masyarakat.
“Sampaikan saja keluhan, persoalan dan usulan bapak/ibu, mudah-mudah didapat solusi dari acara reses ini dan usulan-usulan dapat tertampung pada anggaran R.APBD tahun 2024,” ucap Sribana Perangin Angin.
Warga mengeluhkan permasalahan pertanian yang mana pupuk subsidi dirasakan masyarakat jatahnya sangat sedikit dan berharap dapat ditambah. Irigasi untuk pertanian sawah tidak berfungsi dengan baik sehingga warga Desa Parit Bindu yang memiliki 8 dusun ini khawatir tidak swasembada beras seperti tahun-tahun sebelumnya.
Masalah masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam DTKS, masalah guru yang dirasakan kurang dan sarana sekolah yang tidak memadai, fasilitas kesehatan di posyandu yang minim dan jalan yang belum beraspal juga disampaikan warga.
“Lebih kurang 8 km jalan kami panjangnya, mohon diperjuangkan anggaran yang besar untuk pengaspalan jalan ini,” pinta Sebayang kepada Ketua DPRD Langkat.
Selanjutnya, masing-masing dinas terkait menjelaskan atas keluhan warga. Terhadap masalah irigasi akan menjadi perhatian dinas pertanian. Untuk pupuk dijelaskan bahwa kuota pupuk subsidi sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya menyalurkan.
Seperti kuota pupuk urea subsidi diberikan kepada kelompok tani dengan jumlah kuota sebanyak 200 kg per hektar. Masalah guru yang minim dan ruang kelas yang tidak cukup akan ditindak lanjuti dinas pendidikan sesegera mungkin. Masalah KIS gratis dijelaskan dinas kesehatan bahwa kuotanya memang terbatas dan menerangkan syarat-syarat untuk mendapatkannya.
Usai menampung semua aspirasi, Ketua DPRD Langkat mengingatkan dinas terkait untuk segera menindak lanjuti keluhan masyarakat. “Saya mau riak-riak di masyarakat cepat ditindaklanjuti,” tegasnya.
Untuk usulan pembangunan infrastruktur jalan yang nilainya cukup besar, akan menjadi PR bagi dirinya untuk diperjuangkan selama duduk di DPRD Langkat. (pendi)
