JAKARTA (podiumindonesia.com)- Partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 dilarang menggunakan gambar atau foto Sukarno, Soeharto, hingga BJ Habibie di alat peraga kampanyenya. Partai Demokrat mempertanyakan aturan ini. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menilai, Komisi Pemilihan Umum seharusnya menanyakan bagaimana aspirasi masyarakat soal ini.
“Apakah masyarakat keberatan atau tidak. Kalau warga tidak keberatan, tidak masalah,” kata Nurhayati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2).
Menurut dia, KPU harus memberikan penjelasan yang rasional soal aturan ini. Apalagi, katanya, KPU harus menjadi lembaga yang punya kajian mendalam soal aturan yang dibuatnya. “Dan KPU sudah menjadi lembaga yang cukup lama. Kajiannya apa,” ujar Nurhayati.
Nurhayati mengaku belum tahu kajian dari KPU mengenai aturan ini. Dia menegaskan Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat soal larangan ini. “Tetapi kalau misalnya memang KPU anggap ada aturan yang KPU buat dan masyarakat menerima, ya silakan saja di era demokrasi,” kata Nurhayati.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, para tokoh yang dilarang itu bukanlah pengurus partai politik. Larangan ini juga berlaku untuk alat peraga kampanye. Namun, bila untuk acara kepentingan internal parpol yang bukan kampanye, tak menjadi persoalan.
“Ya itu, kampanye enggak boleh ada foto, gambar Presiden Soekarno, Soeharto, Pak BJ Habibie,” kata Arief.(PI/VVC)
