JAKARTA (podiumindonesia.com)- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Juri Ardiantoro memandang bahwa persoalan sampah merupakan problem yang sangat serius. Karena itu tidak cukup jika hanya diurusi oleh satu direktorat jenderal saja. Ia kemudian mendorong satu badan khusus setingkat kementerian untuk mengurusi soal pengelolaan sampah di Indonesia.
Satu-satunya yang mengurusi soal sampah itu adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya, dan Beracun (PSLB3) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Mungkin perlu juga dikaji. LPBI (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim) PBNU menginisiasi, mendorong, mengkaji apakah satu dirjen di KLHK itu mampu dan bisa bekerja untuk menangani persoalan sampah di Indonesia yang sangat luar biasa ini,” ungkap Juri dalam peluncuran produk ramah lingkungan LPBINU di Lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta, kemarin.
Jika hasil kajian tersebut dapat memunculkan rekomendasi soal perlunya dibentuk satu lembaga setingkat menteri untuk khusus menarik sampah maka sangat bagus untuk masa depan pengelolaan sampah dalam negeri. Juri berkaca pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang khusus menangani soal kebencanaan. Namun, ia menilai BNPB lebih banyak menangani masalah hilir. Padahal salah satu penyebab bencana adalah permasalahan yang ditimbulkan dari hulu.
“Antara lain adalah pengelolaan sampah. Sampah yang mampet dan menggunung di mana-mana, mengotori seluruh daerah aliran sungai (DAS), kemudian menjadi sebab air tidak bisa mengalir, dan air tidak tampak bersih karena kotor oleh sampah,” jelas Juri.
Ia berpandangan bahwa persoalan sampah yang sudah sedemikian kronis dan serius seperti itu bukan hanya dapat menyebabkan banjir, tetapi juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat secara umum. “Kalau sudah persoalannya sedemikian kronis dan serius, mungkin perlu dipikirkan LPBINU atas nama PBNU bisa merekomendasikan ini, perlu satu kepala badan setingkat menteri, badan pengelolaan sampah Indonesia. Karena sampah masalahnya sangat krusial,” tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa meskipun sudah terdapat banyak dasar hukum mengenai sampah, bahkan KLHK juga sudah membuat panduan bagaimana mengelola sampah, tetapi aturan atau kebijakan dari pemerintah juga tidak cukup tanpa adanya gerakan kesadaran masyarakat terkait bahaya sampah.
“Sehingga persoalan sampah ini harus betul-betul ditangani sebaik-baiknya,” tegas Juri.
Juri Ardiantoro mengapresiasi Bank Sampah Nusantara (BSN) Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU yang telah meluncurkan berbagai produk ramah lingkungan untuk mengurangi sampah dalam negeri.
Menurut Juri, BSN LPBINU telah mampu memberikan kabar dan cerita kepada dunia luar bahwa NU bukan hanya dilihat sebagai organisasi keagamaan yang tradisional, tetapi di dalamnya juga terdapat kumpulan orang yang mampu memikirkan tentang masa depan dunia dari perspektif pengelolaan sampah.
“Saya mengapresiasi BSN LPBINU karena terdapat orang-orang yang keren dan mau memikirkan tentang masa depan dunia dari perspektif pengelolaan sampah,” tutur Juri. Juri kemudian mendoakan para pengurus LPBINU agar senantiasa disehatkan dan mampu terus mengemban amanah luar biasa karena langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Selamat meluncurkan produk ramah lingkungan BSN LPBINU didukung oleh Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan), semoga ini menjadi amal jariyah kita semua,” harap Juri. (pi/nuonline)
