JAKARTA (podiumindonesia.com) : Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan perihal kekhawatiran masyarakat sipil mengenai proses pembentukan Undang-Undang (UU) yang dinilai semakin jauh dari rakyat, khususnya terkait dengan RUU Kepolisian.
Dilansir dari laman Youtube Najwa Shihab pada Senin (7/4/2025), Prabowo Subianto mengungkapkan pendapatnya tentang RUU yang tengah hangat diperbincangkan, yaitu RUU Polri, yang dinilai oleh beberapa kalangan dapat memperluas wewenang aparat kepolisian.
Dalam kesempatan tersebut, Najwa Shihab, menanyakan pendapat Presiden terkait RUU Polri, yang dinilai mengurangi peran serta publik dalam proses legislasi.
“RUU Polri dinilai memperbesar kewenangan kepolisian. Saya ingin tahu pendapat Bapak Presiden secara pribadi, apakah Bapak setuju jika polisi perlu diperluas kewenangannya atau justru harus ditambah pengawasan dan wewenangnya diperkecil?” tanya Najwa Shihab.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Prabowo Subianto mengakui pentingnya memberikan wewenang yang cukup kepada aparat kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam memberantas kriminalitas, penyelundupan narkoba, dan menjaga keamanan masyarakat.
Namun, Presiden menegaskan bahwa pengawasan yang ketat juga tetap dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat.
“Saya kira kita perlu memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada polisi cukup untuk melaksanakan tugas mereka. Kalau sudah cukup, tidak perlu diperluas. Justru yang lebih penting adalah pengawasan yang lebih kuat, agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Prabowo Subianto.
Presiden juga menyoroti transparansi dalam proses legislasi yang dianggap kurang terbuka kepada publik. Ia mengungkapkan bahwa dalam pembahasan UU, beberapa draf tidak selalu tersedia untuk masyarakat atau bahkan wakil rakyat, yang berujung pada ketidakpastian informasi.
“Perlu ada transparansi dalam setiap pembahasan undang-undang. Naskah yang sah harus diberikan kepada publik agar tidak ada informasi yang menyesatkan,” tambahnya.
Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa dalam memperbaiki sistem legislasi, perlu ada keterlibatan lebih banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh dari berbagai kalangan dan partai politik, untuk memastikan bahwa undang-undang yang disahkan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
Terkait dengan tindakan terhadap aparat penegak hukum, Presiden menekankan pentingnya memerangi penyelundupan narkoba dan barang terlarang, yang dapat membahayakan generasi muda dan masyarakat luas. Menurut Prabowo Subianto, ini adalah prioritas yang harus diperhatikan dengan serius oleh seluruh aparat penegak hukum.
“Masalah narkoba dan penyelundupan barang-barang berbahaya harus menjadi perhatian serius. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terus berkembang,” tegasnya.
Presiden Prabowo berkomitmen untuk terus memantau dan memperbaiki proses legislasi, serta memastikan bahwa naskah yang sah dan benar-benar transparan bisa sampai ke tangan masyarakat untuk menghindari kerancuan informasi.
