MEDAN (podiumindonesia.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir mencatatkan nilai tertinggi atas pencegahan korupsi dibandingkan Pemda lainnya di Provinsi Sumatra Utara.
Penilaian itu berdasarkan Monitoring Centre for Prevention (MCP), yakni capaian program Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) oleh masing-masing Pemda di Sumut.
Ada pun nilai MCP itu, sebut Agus Raharjo, antara lain penggabungan dari berbagai indikator, seperti e-government, e-budgeting, pengawasan aparatur dan sebagainya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Agus Raharjo, mengatakan nilai MCP Samosir mencapai 83. Nilai itu tergolong yang terbaik
Hal itu dikatakan Agus Raharjo pada Rakor Pencegahan Korplipsi Terintegrasi se-Provinsi Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, kemarin.
Selain Samosir, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Langkat dan Pemko Pematangsiantar, juga terbaik, masing-masing nilainya 82, 77 dan 72. Kemudian MCP Pemprov Sumut juga bernilai 72. “Pemprov Sumut sudah lumayanlah,” katanya.
Sebaliknya, yang terendah nilai MCP-nya adalah Pemkab Batu Bara, Pemkab Padang Lawas Utara dan Pemkab Padang Lawas, masing-masing bernilai 39. Yang paling terendah adalah Nias Utara dan Nias Selatan masing-masing 31.
Meski nilai MCP bagus, namun menurut Agus Raharjo bukan berarti menjamin tak ada korupsi. Terhadap Pemkab yang bernilai terendah itu, Agus Raharjo berpesan kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, untuk aktif melakukan pembinaan. “MCP yang cukup rendah di Sumut, Pak Gubsu tinggal mencubit,” sebut Agus. (pi/mbc)
