JAKARTA (podiumindonesia.com)- Presiden Joko Widodo akan terbuka kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan saran sebelum Peraturan Presiden (Perpres) relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 disahkan.
Revisi DNI sempat menuai perbincangan dari kalangan pengusaha. Untuk itu, pemerintah didorong agar mendengar masukan dari kalangan pengusaha dan mendiskusikan lebih lanjut.
“Bahwa, sejauh mungkin dan sedapat mungkin khususnya terkait dengan kebutuhan untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kita itu, benar-benar dipastikan dan benar-benar diprioritaskan,” kata Wakil Ketua Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arsul Sani di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Dikatakan Arsul, berbagai aspirasi yang disampaikan harus terlihat sebelum Perpres tersebut resmi ditandatangani dan diluncurkan Presiden Jokowi.
“Jadi, belum dilaunching, ada kesempatan dulu dari berbagai elemen masyarakat untuk bisa melihat sebagai sebuah bukti lagi bahwa Pak Jokowi itu mendengarkan suara-suara yang berkembang di masyarakat,” tandas Arsul. (PI/RMOL)
