JAKARTA (podiumindonesia.com)- Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 350 miliar pada APBN 2019. Anggaran itu diusulkan karena ada tambahan tiga pimpinan MPR baru yang dilantik akhir Maret lalu.
“Pimpinan MPR menjadi delapan orang dan perlu biaya tambahan karena itu kami mengajukan biaya tambahan dari pagu indikatif yang diperoleh sebanyak Rp 958.397.255.000,” kata Sekjen MPR, Ma’ruf Cahyono saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Ma’ruf mengatakan dari pagu indikatif yang diperoleh untuk 2019, angka Rp 958 miliar lebih belum dapat membiayai seluruh kegiatan MPR khususnya tiga orang pimpinan, kegiatan yang berbasis anggota, dan kegiatan sidang lima tahunan. Karena itulah pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 350.407.309.967.
Ia merincikan usulan anggaran tambahan itu peruntukannya ialah tambahan biaya program pelaksanaan tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya sebesar Rp 327.616.451.976.
Anggaran ini termasuk untuk membayar gaji dan tunjangan tiga pimpinan baru MPR, biaya kegiatan tiga pimpinan, gaji tenaga ahli, rapat panitia adhoc II, tambahan dua kali sosialisasi Anggota MPR di daerah pemilihan, seminar fraksi sebanyak 44 kali, dengar pendapat dengan Anggota MPR dengan masyarakat sebanyak empat kali, dan biaya penyerapan aspirasi masyarakat.
Selain itu, lanjut Ma’ruf, peruntukan anggaran itu ialah biaya tambahan pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bagi tiga pimpinan baru sebesar Rp 22.790.858.000.
Rinciannya ialah untuk ajudan, pengemudi dan asisten rumah bagi tiga pimpinan, serta pengadaan LED Indoor dan penggantian Delegate Conference System Gedung Nusantara untuk mendukung pelaksanaan sidang.
Seperti diketahui, pimpinan MPR bertambah. Pimpinan baru adalah Ahmad Muzani (Gerindra), Ahmad Basarah (PDIP) dan Muhaimin Iskandar (PKB). (PI/MC)
