MEDAN (podiumindonesia.com)- Siapakah calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo (Jokowi) Agustus ini? Jawaban itu, toh nyatanya belum terpecahkan. Hanya Megawati Soekarno Putri dan mantan Gubernur DKI itu pula yang tahu siapa nanti yang bakal bersamanya lima tahun ke depan.
Jokowi memilih Cawapres. Kalimat itu hampir setiap hari jadi perbincangan media massa, hingga KPU membuka pendaftaran pada 4-10 Agustus 2018 ini. Pun begitu, mulai dari pengamat, survei serta reka-reka parpai politik menyebut pendamping Jokowi tak jauh dari organisasi tertua di Indonesia.
Ya, yakni Nahdlatul Ulama alias NU. Apalagi tersiar kabar, dari 10 nama mencuat sebagai tawaran ke Jokowi, empat di antaranya adalah kader NU. Siapa saja mereka?
Di situ (kader NU-red) ada nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Rais ‘Aam PBNU yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin serta Mahfud MD. Nah, dari keempat nama itu kembali mengerucut jadi sebutan yaitu Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD.
Bahkan, nama Mahfud MD masuk dalam masuk dalam deret survei terpopuler. Hanya saja, kekaderan Mahfud MD di NU sempat dipertanyakan, malah jadi bahan perdebatan. Sontak saja putri Gus Dur, Zannuba Arrifah Chafsoh alias Yenny Wahid membantah tudingan yang menyatakan Mahfud MD bukanlah orang NU.
Lewat orang dekatnya, Imron Rosyadi Hamid, menjawab kedekatan Mahfud MD dengan ayahnya tak diragukan. Mahfud pernah diamanati sebagai Menteri Pertahanan RI saat Gus Dur menjabat Presiden RI ke-4. Dan saat Gus Dur menjadi Ketua Umum Dewan Syuro PKB, Mahfud MD pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum partai yang kelahirannya dibidani NU.
Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Tiongkok itu mengungkapkan, saat Gus Dur “dilengserkan” dari kepengurusan PKB pasca Muktamar Luar Biasa (MLB) Ancol, Mahfud MD menunjukkan ketakdzimannya kepada Gus Dur dengan memilih berada di luar PKB dan kembali ke dunia ‘asalnya’ di bidang hukum menjadi Ketua MK.
“Ketika Pak Mahfud MD menjadi Waketum PKB, ruangannya bahkan bersebelahan dengan Ruang KH Abdurrahman Wahid,” kata Imron.
Ditegaskannya, pernyataan ini hanya untuk meluruskan dan mengungkap fakta sejarah.
“Isu ini berhembus saat Pak Mahfud menguat dalam bursa Cawapres dari Pak Jokowi. Jadi ini hanya untuk meluruskan, artinya jika pun pada akhirnya Pak Mahfud tak jadi Cawapres, beliau tetap menjadi kader dan penerus pemikiran Gus Dur,” tandasnya.
Terlepas dari benar tidaknya Mahfud MD sebagai kader NU, pastinya pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai, menganggap mantan Ketua MK itu tidak bisa dianggap sebelah mata. Menurut dia, Mahfud MD memiliki figur yang menarik.
“Pertama Mahfud MD punya jam terbang yang tinggi di pemerintahan, track record bagus, sukses story-nya jelas baik di level eksekutif, legislatif dan yudikatif,” kata Pangi. Di samping itu, Mahfud juga punya modal suara akar rumput, representasi santri dan NU
Sama halnya survei yang dilakukan The Initiative Institute (SII).
CEO The Initiative Institute, Airlangga Pribadi menyebut, Mahfud MD berada pada posisi nomor satu dengan presentase kelayakan 70,6 persen. Diikuti Sri Mulyani Indrawati sebesar 64,1 persen.
Berikutnya ada Chairul Tanjung 62,3 persen. Posisi keempat ditempati Anies Baswedan 60,9 persen, dan Gatot Nurmantyo 59,4 persen.
“Kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono 59,2%, TGB Zainul Majdi 53,5%, Airlangga Hartanto 52,1%, Khofifah Indar Parawansa 50,6%, dan Romahurmuziy 46,1%,” papar Airlangga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Airlangga menjelaskan, dari kategori klaster tokoh Ormas Keagamaan yang layak jadi cawapres 2019-2024, responden juga memilih Mahfud MD. Mahfud berada pada angka 0,72, yakni tertinggi. Disusul TGB Zainul Majdi dengan indeks 0,63, berada pada posisi sedang. Berikutnya ditempati Khofifah Indar Parawansa 0,61, dalam posisi sedang.
Kemudian diikuti Din Syamsuddin dengan indeks 0,58, berarti sedang. Selanjutnya ada Haidar Nashir 0,53, berada pada posisi rendah, Said Aqil Siroj 0,53, juga posisi rendah. Berikutnya ditempati Rizieq Shihab 0,40, posisi sangat rendah. Sama dengan Amin Rais 0,39, sangat rendah.
Sementara dari klaster profesional, Mahfud MD masih paling unggul yang layak jadi cawapres 2019-2024. Mahfud MD berada pada indeks 0,73, tertinggi. Diikuti Sri Mulyani Indrawati 0,71, juga tinggi. Kemudian disusul Chairul Tanjung 0,64, posisi tinggi.
“Kalau dari klaster latar belakang Islam Mahfud MD layak jadi cawapres dengan posisi 0,74, tertinggi. Diikuti TGB Zainul Majdi 0,63, sedang. Kemudian ada Romahurmuziy 0,59, sedang, Muhaimin Iskandar 0,57 ada pada posisi sedang,” jelasnya.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga merilis hasil poling online Cawapres alternatif Joko Widodo untuk periode 2019-2024.
Ada pun hasil poling Wapres alternatif Jokowi di website PSI.id, Mahfud MD menjadi Cawapres Jokowi yang dipilih publik setinggi 32%. Diikuti Sri Mulyani Indrawati dan Luhut Binsar Pandjaitan 14%. Susi Pudjiastuti 10%, Moeldoko 6%, Din Syamsudin 4%, Rudi Kirana, Said Aqil Siroj Yaqut Cholil Qoumas 3%. Lalu Chairul Tanjung dan Airlangga Hartarto 2% serta Nadiem Anwar Makarim 1%.
PSI menilai Mahfud MD sosok yang tepat mendampingi Jokowi di Pilres 2019 mendatang. Menurut PSI, Mahfud MD bisa membantu menangkal tiga Isu yang kerap menerpa Presiden Jokowi. Tiga isu itu, yakni isu PKI, anti-Islam, dan pro China.
“Dengan hadirnya Pak Mahfud mungkin isu itu akan lebih mudah dinetralisir,” ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni di Kantor PSI, Jakarta. Meski menjadi warga Nahdlatul Ulama, Mahfud juga dekat dengan Muhammadiyah.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menambahkan Joko Widodo membutuhkan sosok calon wakil presiden yang bersih. Pilihan Ujang Komaruddin tak lain masih satu nama, Mahfud MD.
“Mahfud MD sangat cocok mendampingi Jokowi karena di tengah parpol saling berebut posisi cawapres, Mahfud adalah figur yang bisa diterima semua pihak,” kata Ujang.
Dia mengatakan, figur cawapres sangat menentukan kemenangan. Meskipun elektabilitas Jokowi relatif tinggi, namun bisa berakibat fatal kalau salah memilih pendamping. Menurut dia, sosok Mahfud adalah figur yang bersih karena merupakan aktivis dan intelektual yang berintegritas sehingga dibutuhkan Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas.
“Mahfud merupakan figur komplet karena berpengalaman di ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai Guru Besar Hukum, Mahfud juga selalu menjadi rujukan berbagai masalah, khususnya terkait masalah hukum dan kebangsaan,” ujarnya.
Ujang menilai, Jokowi dan partai pendukungnya bisa saja memilih figur dari luar Jawa sebagai cawapres. Namun, hal itu belum tentu efektif jika tidak bisa menambah elektabilitas Jokowi.
Menurut dia, terkait keterwakilan politik, hal itu bisa dilakukan Jokowi saat membentuk kabinetnya nanti karena figur-figur dari luar Jawa yang kompeten dan berintegritas harus dipertimbangkan masuk dalam kabinet Jokowi.
Bagaimana dengan Jokowi sendiri? Teranyar, Jokowi punya lima nama kandidat Cawapres yang akan mendampinginya di 2019 nanti. Nama-nama itu memang misterius, namun satu nama sudah mulai diketahui publik.
Perihal lima nama kandidat Cawapres dikantonginya itu adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau biasa disebut Cak Imin adalah salah satu dari lima nama kandidat yang ada di kantong Jokowi.
Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada sejumlah kriteria untuk mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilres 2019. PDIP mengatakan cawapres yang dicari adalah yang berdedikasi untuk bangsa.
“Karena yang kita cari adalah pemimpin yang betul-betul berdedikasi buat bangsa dan negara, yang punya kemampuan buat teknokrasi, dan punya kemampuan buat membangun harapan rakyat. Mengkonsolidasikan semua harapan rakyat karena kita ingin jadi bangsa pemenang,” ujarnya.
Hasto mengatakan banyaknya nama yang masuk merupakan apresiasi terhadap Jokowi. “Ini apresiasi terhadap kepentingan Pak Jokowi kan luar biasa, sehingga banyak suara yang masuk kepada Pak Presiden, kepada pak ketum parpol, buat dorong, ada tokoh A, tokoh B, tokoh C, ya. Semua masuk dalam pertimbangan,” kata Hasto.
Selain mempertimbangkan nama yang ada, menurutnya, Jokowi juga mendengarkan masukan dari partai politik pendukung. Nantinya nama yang akan mendampingi Jokowi akan diumumkan pada waktu yang tepat.
PDIP juga memandang bahwa peran Partai Kebangkitan Bangsa memiliki peranan penting dalam kemenangan petahana Presiden Joko Widodo di pemilihan Presiden 2019. PDIP berhitung, bila Pilpres 2019 diikuti oleh dua kubu, keikutsertaan PKB akan menyumbang kemenangan mencapai 62,6%.
“Angka ini, dengan catatan PKB akhirnya masuk koalisi pendukung Jokowi,” imbuh Hasto Kristiyanto lagi.
Salah satu Ketua PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Hendrawan Supratikno mengatakan partainya sedang mematangkan nama Cawapres Jokowi. Nama-namanya, kata Hendrawan, hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tahu. Yang jelas, saat ini namanya sudah ada dalam daftar prioritas calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019.
“Sekarang sudah masuk daftar prioritas sebanyak tiga hingga lima orang. PDIP punya daftar panjang, pendek dan daftar prioritas cawapres. Daftar panjang 15-20 nama, daftar pendek 5-10 nama dan prioritas 3-5 orang,” kata Hendrawan.
Menurut Hendrawan, nama-nama kandidat yang masuk daftar pendek dan prioritas tidak semua pengurus PDIP mengetahui. Hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tahu. Karena itu, Hendrawan mengaku tidak tahu siapa yang masuk dalam daftar pendek dan prioritas. Namun untuk daftar panjang di antaranya ada nama Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD.
Megawati, kata Hendrawan, memiliki kewenangan untuk memasukkan nama-nama kandidat dalam daftar cawapres yang akan mendampingi Jokowi.
PKS Menolak
Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian mengungkapkan Presiden Jokowi pernah menawarkan PKS untuk bergabung dengan berbagai iming-iming. Namun, tawaran bergabung ke koalisi pendukung Jokowi itu ditolak.
Ada beberapa hal yang membuat PKS ‘ogah’ bergabung dengan Jokowi. Salah satunya karena Jokowi belum bisa menepati janji kampanyenya di Pemilu 2014 lalu.
“Jadi godaan yang ditawarkan incumbent logistik dan segala macam itu bukan hal utama. Pertimbangan kami adalah bagaimana aspirasi masyarakat tentang presiden ke depan. Yaitu presiden yang mumpuni, yang bisa nepati janjinya. Kita lihat Pak Jokowi banyak janji. Tapi banyak masyarakat sekarang mempertanyakan itu,” kata Pipin.
Pipin melanjutkan, Jokowi juga belum bisa menyejahterakan rakyat. Hal itu terbukti dari tingginya harga telur dan tarif daftar listrik yang saat ini menjadi sorotan masyarakat.
“Harga telur misalnya, tarif dasar listrik. Jadi saya kira kalau di antara kita enggak ada yang kritis terutama parpol itu akan sangat berbahaya. Jadi kita butuh penantang pak Jokowi agar demokrasi sehat,” kata dia.
Terkait Cawapres, Pipin Sopian memprediksi Jokowi bakal belajar dari keputusan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menentukan calon wakil presiden di Pemilu 2009 lalu. Pipin meyakini Jokowi akan memilih Cawapres yang memberikan keuntungan untuk PDIP.
“Soal cawapres Pak Jokowi, kami melihat cawapres Pak Jokowi akan belajar dari kasus Pak SBY 2009. Apa? Tidak akan mencalonkan orang yang kariernya berhenti pada waktu itu, tapi akan mencalonkan cawapres yang akan menguntungkan partai pendukung utama Jokowi yaitu PDIP,” kata Pipin. (PI/NT)
