MEDAN (podiumindonesia.com)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara mengaku sangat membutuhkan dukungan dan bantuan terutama dari pemerintah, khususnya di kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan tingat kesulitan wilayahnya sukar dijangkau saat pengiriman logistik untuk Pemilu tahun 2019 ini.
“Soal logistik, kami butuh bantuan pemerintah yang diperlukan untuk pengiriman ke lokasi atau daerah yang susah di akses oleh tranformasi umum. Nisel (Nias Selatan) misalnya bisa digunakan kapal laut, helikopter,” kata Ketua KPU Sumut, Yulhasni menceritakan usai bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi di kantor gubernur Jalan Diponegoro Medan, kemarin.
Terkiat pertemuannya dengan Gubsu, Yulhasni menambahkan dalam pertemuan itu juga turut melaporkan tentang persiapan pihaknya menuju Pemilu tahun 2019.
Selain, adanya rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang akan menggelar rakor (rapat koordinasi) bersama seluruh bupati/walikota, termasuk Bawaslu dan KPU serta pihak-pihak yang berkompeten, yang membahas mengenai kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil). “Rakor tersebut kita ketahui akan dilaksanakan 15 Februari ini,” terangnya.
Pada kesempatan itu, ucap Yulhasni, Gubsu juga minta bertemu dengan pihak lembaga pemasyarakatan (Lapas),”Dikatakannya, dia mau ketemu Lapas, saya minta dikumpulkan, agar kita bahas kenapa di Lapas ngak bisa didata,” serunya menceritakan.
Diketahui, untuk data Lapas, sejauh ini ada sekitar 10 ribu narapidana yang belum didata, persoalan yang dihadapi adalah berkenaan dengan administrasi kependudukan warga binaan tersebut yang ternyata tidak ada. (pi/enc)
