WAMPU (podiumindonesia.com)- Proyek waduk Sei Wampu, Stabat, Kabupaten Langkat merupakan ‘kue’ yang menggiurkan. Dari pusat hingga dusun minta jatah. Rumor beredar di masyarakat penitipan paket proyek yang dibagi oleh oknum PT AK berupa tanah timbun.
Bahkan, peran orang ketiga ini dikabarnya merupakan kerabat dekat oknum PT AK tersebut. Apakah proyek yang diberikan tersebut?
Telusur PODIUM, rupanya jatah proyek yang dibagi oknum PT AK kepada kerabatnya tersebut berupa tanah timbun yang dibutuhkan saat ini ditaksir 30.000 M3 dengan harga Rp 100 ribu/M3. Sementara sedari awal beredar kabar kalau proyek tanah timbun itu punya jatah tersendiri, ya paling tidak sekelas kepala desa atau pun dusun.
Nah, karena jatah penimbunan waduk Sei Wampu ‘fix’ diambil orang dekat oknum PT AK, kini para kades dan kadus berpikir ulang untuk mengambil bancakan yang lain. Pun semula pekerjaan penimbunan yang didanai APBN itu adalah jatahnya oknum aparat di Langkat.
Menyikapi kondisi tak sehat menyangkut proyek waduk Sei Wampu, diharapkan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS) mengambil sikap. Artinya, dengan ketiga rumor termasuk kebutuhan tanah timbul awal 30.000 M3, jadi perhatian khusus.
“Rumor tentang paket proyek waduk ini mengingatkan pada perintah tebang pohon yang terkena saluran irigasi. Saat itu katanya perintah tebang, penjualan pohon yang berada di Desa Stabat Lama dan Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu atas petunjuk Suh dan Herman,” sebut Zulkarnain, mantan Sekretaris IPK Wampu kepada kru PODIUM, kemarin.
Untuk itu, lanjut Zulkarnain, sudah saatnya BWSS II mengevaluasi kinerja Suh. “BWSS II harus terjun dan melihat langsung kondisi yang terjadi. Jangan sampai proyek pemerintah yang berniat meringankan beban rakyat, toh tak jadi ajang keributan. Imbasnya, proyek tak tak selesai dan yang ada cuma ribut bagi-bagi jatah,” tandas Zulkarnain. (pi/rusdi-BERSAMBUNG)
