Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar saat membuka Regional Meeting Gorontalo dan Maluku Utara.
JAKARTA (podiumindonesia.com)– Wakil Ketua DPR RI, A. Muhaimin Iskandar berpendapat bahwa untuk mengatasi ketimpangan antar daerah, perlu komitmen kuat dalam suatu formula, inovasi, serta terobosan baru.
Mulai dari perubahan paradigma kebijakan pembangunan, ditopang kelembagaan yang mapan, infrastruktur dan insentif yang mendukung, serta pengawasan yang ketat dalam implementasi di lapangan.
“Satu hal yang kita tidak bisa pungkiri bahwa ketimpangan pembangunan masih menjadi paradoks yang menyertai dalam proses pembangunan bangsa ini. Mengatasinya tidak bisa parsial, apalagi tambal sulam, tapi perlu inovasi dan terobosan baru,” papar Abdul Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Gus AMI di Jakarta, Senin (14/06/2021).
Menurut Gus AMI, ketimpangan nyaris terjadi secara multidimensi, antarwilayah, antarsektor, dan juga antarkelompok pendapatan. Selama hampir 30 sampai 40 tahun yang lalu, fenomena ketimpangan spasial yang muncul akibat pemusatan kegiatan pembangunan.
“Tentu saja ini semua bisa dilihat dari kesenjangan Jawa dan luar Jawa, pedesaan dan perkotaan, kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur, wilayah hinterland dan wilayah perbatasan, bahkan dalam satu wilayah yang sama,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, sebuah nilai moral yang tidak boleh ditawar bahwa negara wajib mengemban peran etisnya untuk menyelamatkan setiap jengkal wilayah dan penduduk yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam konteks itu, kata Gus AMI, sebuah posisi keberpihakan yang tak bisa ditawar adalah bahwa negara melalui kebijakan publiknya harus mampu menjebol kebuntuan-kebuntuan dalam seluruh dimensi pembangunan.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan program-program rasional pembangunan pada ujungnya harus dihadapkan pada pertanyaan mendasar, yakni apakah sebuah kebijakan mampu mengajak seluruh rakyat mengalami mobilitas bersama atau hanya mengajak segelintir orang dan pelaku ekonomi saja.
“Agar ketimpangan tidak menjadi problem akut yang justru menjadi virus ganas pembangunan, lalu terjebak dalam sangkar besi pembangunan itu sendiri,” ujarnya.
Nah, kata dia, di sinilah pentingnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis perdesaan di kawasan Teluk Tomini dan dan Maluku Utara di Gorontalo sebagai salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan pembangunan tersebut.
Gus AMI juga memaparkan nilai strategis kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis perdesaan di kawasan Teluk Tomini. Pertama, sebagai daerah dengan pembangunan yang berkembang pesat, sumber daya alam yang melimpah, serta sektor-sektor wisata yang bisa diunggulkan, pengembangan KEK berbasis perdesaan di wilayah itu hendak menyuguhkan sebuah model pembangunan ekonomi yang berbasis partisipatif dengan melibatkan peran masyarakat secara aktif.
Kedua, pilihan pengembangan KEK berbasis perdesaan di kawasan Teluk Tomini tersebut tepat dan menemukan momentumnya. Menurut dia, saat kondisi ekonomi bangsa ini terpuruk akibat hantaman Covid-19, keempat provinsi dan kabupaten di dalamnya ternyata menjadi salah satu daerah dengan daya tahan ekonomi yang kuat karena basis pertanian, kelautan, dan wisata yang menjadi salah satu penyangga wilayah ini.
“Maka dari itu, pengembangan kawasan ekonomi khusus yang berbasis perdesaan harus benar-benar mampu menggali potensi yang ada di desa-desa sehingga mampu menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan,” kata dia.
Ketiga, pentingnya pembangunan yang menjadikan daerah dan desa sebagai titik tumpu adalah bergesernya lokus-lokus pertumbuhan yang tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Gus AMI menyebutkan lokus pertumbuhan sudah saatnya mulai digeser ke desa-desa.
“Oleh karena itu, sudah saatnya negara harus mewujudkan peran etisnya dalam bentuk intervensi kebijakan untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang,” pungkasnya. (pi/hamdani/ant)
