MEDAN- Rencana Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk menaikkan honor Kepala Lingkungan (Kepling) sebesar Rp 200 ribu pada tahun 2027 mendatang menuai sorotan tajam dari jajaran legislatif. Anggota Komisi III DPRD Medan, Drs. Godfried Effendi Lubis, M.M., menilai kebijakan tersebut belum menjawab persoalan mendasar terkait kesejahteraan ribuan Kepling di Kota Medan.
Ditemui wartawan pada Kamis (19/11/2026), Godfried menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan seharusnya berani menetapkan honor Kepling sesuai dengan standar Upah Minimum Kota (UMK) Medan, bukan sekadar memberikan tambahan nominal yang dinilai masih jauh dari kata cukup.
“Kita sangat setuju penambahan honor Kepling dan kita dorong sesuai UMK, yakni Rp 4.335.198 per bulan, bukan hanya penambahan Rp 200 ribu,” ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.
Godfried mengungkapkan keprihatinannya terhadap besaran honor Kepling saat ini yang hanya berada di kisaran Rp 3,2 juta per bulan. Jika dibandingkan dengan UMK Medan sebesar Rp 4.335.198, terdapat selisih lebih dari Rp 1,1 juta. Menurutnya, ketimpangan ini menunjukkan bahwa Pemko Medan belum sepenuhnya menghargai kinerja para ujung tombak pemerintahan di tingkat lingkungan.
Ia menjelaskan bahwa Kepling memiliki beban kerja yang sangat berat dan beroperasi selama 24 jam tanpa mengenal hari libur. Mereka menjadi pihak pertama yang dihubungi masyarakat saat terjadi banjir, penumpukan sampah, lampu jalan padam, hingga pengurusan administrasi kependudukan dan sosialisasi program wali kota.
“Terkait hal ini Wali Kota tidak tahu aturan. Padahal tugas Kepling itu sangat besar, sebagai ujung tombak penyampaian program Wali Kota ke masyarakat,” paparnya.
Selain soal besaran nominal, Sekretaris Fraksi PSI DPRD Medan ini juga menuntut transparansi dan kepastian anggaran. Ia mengingatkan agar janji yang disampaikan Wali Kota saat apel di Lapangan Merdeka pekan lalu itu memiliki dasar hukum dan alokasi yang jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemko Medan Tahun 2027.
“Kalau memang mau ditambah, tunjukkan nomenklaturnya di APBD 2027. Jangan sampai nanti di lapangan Kepling hanya dapat janji,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Godfried berharap Pemko Medan tidak sekadar menjadikan para Kepling sebagai alat pencitraan dalam setiap agenda Sapa Warga. Ia menekankan bahwa langkah nyata untuk memuliakan peran Kepling adalah dengan memberikan upah yang layak sesuai regulasi.
“Kepling itu bukan beban, mereka adalah mitra Wali Kota. Kalau mau dihargai, hargailah dengan gaji yang layak sesuai aturan,” tandasnya.



















