MEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap tiga guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Farhan Syarif Hidayah Sunggal yang sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022–2024.
Ketiga terdakwa masing-masing Handriyatul Akhbar, yang menjabat sebagai Bendahara BOS, serta Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo yang bertugas sebagai operator di madrasah tersebut. Mereka dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Putusan bebas tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat di Ruang Sidang Cakra 8 PN Medan, Senin (16/11/2026) malam.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan perbuatan ketiga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU, baik dalam dakwaan alternatif kesatu primer, kesatu subsider, maupun alternatif kedua.
Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan membebaskan ketiga terdakwa dari seluruh dakwaan yang diajukan penuntut umum.
“Mengadili, menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan JPU,” ucap Hendra saat membacakan amar putusan.
Selain membebaskan para terdakwa, majelis hakim juga memerintahkan agar ketiganya segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan.
“Memerintahkan terdakwa dilepaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Membebankan biaya perkara kepada negara,” tambah Hendra.
Putusan tersebut sekaligus memulihkan hak-hak ketiga terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat mereka setelah menjalani proses hukum dalam perkara dugaan korupsi dana BOS tersebut.
## Hakim Sebut Ketiga Guru Bukan Pengelola Dana BOS
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menguraikan bahwa ketiga terdakwa bukan pihak yang memiliki kewenangan mengelola dana BOS di MAS Farhan Syarif Hidayah.
Hakim menilai, para terdakwa hanya menjalankan tugas administratif, khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana BOS. Proses penyusunan laporan tersebut disebut dilakukan di bawah tekanan pemilik sekaligus Ketua Yayasan MAS Farhan Syarif Hidayah, Mesini.
Dalam persidangan terungkap bahwa ketiga terdakwa mendapat ancaman pemecatan apabila tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS sebagaimana diminta pihak yayasan.
Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa pihak yang sesungguhnya mengelola dana BOS adalah Mesini, bukan ketiga guru yang duduk sebagai terdakwa.
Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan para terdakwa lebih berkaitan dengan persoalan administratif dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Tidak ditemukan dasar yang cukup untuk menyatakan mereka melakukan penyalahgunaan kewenangan maupun jabatan sebagaimana didakwakan penuntut umum.
“Para terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan,” tambah Hendra.
Pertimbangan tersebut menjadi bagian penting dalam putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim. Dengan demikian, ketiga terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana seluruh dakwaan yang diajukan JPU.
Putusan tersebut disambut haru oleh para terdakwa. Sesaat setelah amar putusan dibacakan, ketiganya tidak kuasa menahan tangis. Keluarga yang hadir di bangku pengunjung sidang juga terlihat menangis menyambut keputusan majelis hakim.
Suasana haru menyelimuti ruang sidang setelah ketiga guru tersebut dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan. Putusan itu menjadi akhir dari proses pemeriksaan perkara yang sebelumnya menempatkan mereka sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penyimpangan dana BOS senilai Rp268,2 juta.
## Sebelumnya Dituntut hingga Tiga Tahun Penjara
Dalam perkara dugaan korupsi dana BOS senilai Rp268,2 juta tersebut, ketiga terdakwa sebelumnya dituntut dengan hukuman pidana berbeda oleh JPU Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli.
Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo masing-masing dituntut pidana penjara selama dua tahun enam bulan. Sementara Handriyatul Akhbar dituntut hukuman lebih berat, yakni tiga tahun penjara.
Selain pidana penjara, JPU juga menuntut masing-masing terdakwa membayar denda sebesar Rp50 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, masing-masing terdakwa dituntut menjalani pidana kurungan pengganti selama 50 hari.
Dalam tuntutannya, JPU sebelumnya berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu primer.
Dakwaan tersebut antara lain merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto sejumlah ketentuan dalam KUHP.
Sementara dalam dakwaan alternatif kesatu subsider, JPU merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Adapun dakwaan alternatif kedua berkaitan dengan Pasal 9 undang-undang yang sama.
Namun, setelah memeriksa fakta persidangan dan mempertimbangkan seluruh dakwaan, majelis hakim memiliki penilaian berbeda dengan penuntut umum. Hakim menyatakan unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap ketiga terdakwa.
Perbedaan penilaian tersebut berujung pada putusan bebas terhadap Handriyatul Akhbar, Rino Tasri, dan Bambang Ahmadi Karo-Karo.
## Kuasa Hukum: Ketiga Guru Tidak Mengelola dan Menikmati Dana BOS
Usai pembacaan putusan, kuasa hukum para terdakwa, Bambang Santoso SH, MH, didampingi Hendra Julianta SH, Trisno Baskoro SH, dan Elvian SH, menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim yang dinilai telah mempertimbangkan fakta serta aspek hukum secara objektif.
Pihak penasihat hukum menyebut putusan bebas tersebut merupakan keputusan yang adil bagi ketiga guru yang selama ini menjalani proses hukum.
“Putusan bebas ini sangat adil dan pantas diterima oleh ketiga guru. Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang bijaksana dan objektif.”
Kuasa hukum juga menilai ketiga kliennya telah menjadi pihak yang dikorbankan dalam perkara dugaan penyimpangan dana BOS tersebut. Menurut mereka, para terdakwa tidak memiliki kewenangan mengelola maupun menguasai dana bantuan pendidikan yang menjadi objek perkara.
“Selama ini, ketiga guru dikorbankan untuk menutupi korupsi yang dilakukan oleh Yayasan. Mereka tidak mengelola, tidak menerima apalagi menikmati dana BOS. Sungguh tak mungkin orang yang mengelola dan tidak menguasai dana BOS tapi dikriminalisasi”.
Penasihat hukum menegaskan bahwa putusan bebas tersebut menjadi jawaban atas pembelaan yang selama ini disampaikan dalam proses persidangan.
Mereka juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada majelis hakim PN Medan yang telah memeriksa serta memutus perkara tersebut.
“Kami dari Advokat mengucapkan terima syukur, dan terimakasih kepada Majelis Hakim, ini bukti bahwa keadilan itu masih ada di PN Medan”
Putusan bebas terhadap ketiga guru MAS Farhan Syarif Hidayah ini menjadi perkembangan penting dalam perkara dugaan korupsi dana BOS senilai Rp268,2 juta. Majelis hakim menegaskan bahwa berdasarkan fakta yang diperiksa di persidangan, ketiga terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU.



















